Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, Gubernur Jateng: Saya Sangat Prihatin dan Menyesal Sekali

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Gubernur Jateng Ahmad Luthfi buka suara soal Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro yang terjaring OTT KPK. Dia mengaku prihatin atas terjadinya peristiwa tersebut. 

“Saya sebagai gubernur sangat prihatin sekali dan sangat menyesal sekali," kata Luthfi saat ditemui wartawan di kantornya, Rabu, 29 Juli 2026.

Baca Juga

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Kena OTT KPK, Diduga Terima Duit Proyek hingga Jual-Beli Jabatan

Keprihatinan itu bukan tanpa alasan. Sebab, kata dia, berbagai upaya pencegahan korupsi sudah dilakukan di Jawa Tengah. Mulai dari melakukan retret kepala daerah, menyelenggarakan koordinasi, supervisi, dan pencegahan korupsi (Korsupgah) dari KPK, hingga penandatanganan pakta integritas juga sudah dilakukan.

"Sudah sampai nyinyir kita sampaikan. Pasca adanya OTT juga sudah kami kumpulkan lagi, kasih peringatan lagi," tegasnya.

Terkait dugaan jual beli jabatan dan gratifikasi yang menjerat Anom Widiyantoro, Luthfi menegaskan masih menunggu keterangan resmi dari KPK. 

Baca Juga

Daftar 12 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Tahun 2026, Terbanyak di Jawa Tengah

Namun ia secara tegas mengatakan bahwa di Jawa Tengah, khususnya di Pemprov Jateng sudah menggunakan sistem meritokrasi. Sistem ini sudah berlaku untuk pemilihan jabatan-jabatan di lingkungan Pemprov Jateng, termasuk BUMD dan BLUD.

"Jabatan itu adalah amanah. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para Gubernur Jawa Tengah terdahulu yang sudah menciptakan namanya sistem meritokrasi. Kita tinggal meneruskan, kemudian saya tambahi no titip-titip no jastip. Kalau ada, saya sendiri yang akan mendindak," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Luthfi juga sudah berkali-kali mengingatkan kepada seluruh pejabat publik termasuk kepala daerah dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar setiap tindakan dilakukan sesuai aturan dan hukum yang berlaku. 

Baca Juga

Operasi Senyap, KPK Tangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro

Ia berharap, agar pejabat publik jangan sampai mengambil kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi maupun kelompok.

Adapun terkait penjukkan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Pemalang, pihaknya masih menunggu proses lebih lanjut dari KPK. 

Pihaknya sudah menyiapkan tim untuk melakukan pendampingan kepada Pemkab Pemalang guna memastikan seluruh pelayanan publik  dan kegiatan pemerintahan berjalan lancar tanpa hambatan
 

Editor : Ahmad Antoni