Ini Sederet Kebijakan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu Selama Setahun Lebih 6 Hari

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Purbaya Yudhi Sadewa mengakhiri masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) setelah Presiden Prabowo Subianto mengganti dengan Suahasil Nazara dalam reshuffle kabinet, Senin (14/9/2026). Serah Terima Jabatan (Sertijab) Purbaya dan Suahasil dijadwalkan berlangsung hari ini di Aula Gedung Djuanda 1 Kemenkeu.

Selama memimpin Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Purbaya meninggalkan sejumlah kebijakan fiskal yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi atau pro-growth. Fokus kebijakannya mencakup dorongan likuiditas ke sektor riil, penguatan penerimaan negara, hingga efisiensi belanja pemerintah.

Baca Juga

Detik-Detik Purbaya Dicopot Prabowo, Sempat Rapat di DPD hingga Buru-Buru Keluar Gedung

Berdasarkan data yang dihimpun iNews.id, sejumlah langkah strategis ditempuh Kemenkeu di bawah kepemimpinan Purbaya, mulai dari sektor perpajakan, kepabeanan dan cukai, perbankan, hingga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di sektor perpajakan, Purbaya mengedepankan ekstensifikasi dan penegakan hukum atau enforcement dibandingkan menaikkan tarif pajak.

Pengawasan terhadap Wajib Pajak dengan tunggakan pajak dalam skala besar diperketat. Kebijakan tersebut berjalan seiring dengan optimalisasi sistem administrasi perpajakan berbasis Coretax.

Baca Juga

Reshuffle Kabinet: Purbaya Dicopot dari Menkeu, Digantikan Suahasil Nazara

Sementara pada sektor kepabeanan dan cukai, salah satu kebijakan strategis Purbaya adalah menunda kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Kebijakan itu diarahkan untuk menjaga keberlangsungan industri tembakau nasional sekaligus mempertahankan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah juga memperkuat pengawasan perbatasan serta mengoptimalkan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) untuk menekan peredaran rokok ilegal.

Salah satu kebijakan Purbaya yang paling menonjol dalam upaya mendorong perekonomian adalah penempatan dana pemerintah hingga Rp200 triliun pada bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Baca Juga

Pungutan Pajak Marketplace Ditunda, Pedagang Online Kena PPh Mulai 1 November 2026

Penempatan dana tersebut ditujukan untuk mengatasi kendala likuiditas perbankan sehingga kapasitas penyaluran pembiayaan kepada sektor usaha dapat meningkat.

Dari sisi belanja negara, efisiensi menjadi salah satu prioritas Purbaya. Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang tidak terserap dialihkan untuk mendukung program-program prioritas masyarakat.

Di sisi lain, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) ditingkatkan untuk memperkuat daya beli sekaligus kapasitas fiskal pemerintah daerahnya.

Editor: Ahmad Antoni