Kapolda Jateng Ungkap Kronologi Penggeledahan di Sukoharjo, Pastikan Hak dan Perlindungan Santri

SEMARANG, iNewsSemarang.id – Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menjelaskan bahwa penggeledahan di sebuah lokasi disebut pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Sukoharjo pada 27 Oktober 2026 merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan warung mi babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol.

Dalam proses penggeledahan tersebut, Polda Jateng memastikan hak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak yang berada di lokasi tetap menjadi prioritas utama.

Baca Juga

Polemik Rencana Konser Andrea Bocelli di Candi Borobudur, Ini Penjelasan Kapolda Jateng

Dalam keterangan resmi di Mapolda Jateng pada Jumat (30/10/2026), Kapolda yang didampingi Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen menjelaskan bahwa penyidikan bermula dari peristiwa pembakaran warung pada 12 September 2026. Dari hasil pengembangan, petugas mengamankan seorang tersangka berinisial ST pada 19 Oktober 2026. 

Dari penangkapan ST, penyidik memperoleh informasi mengenai keterlibatan seorang DPO berinisial "I". Keduanya diketahui merupakan mantan narapidana terorisme (eks napiter) yang pernah terlibat dalam aksi penyerangan Polsek Kliwon pada 2015.

Berdasarkan hasil penyelidikan, petugas mengidentifikasi dua bangunan di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar yang diduga kuat menjadi tempat persembunyian DPO I. Penggeledahan di kedua lokasi tersebut dilakukan setelah penyidik mengantongi izin dan penetapan resmi dari pengadilan.

2 Anggota Brimo Terluka dalam Penangkapan Tersangka

Baca Juga

Karhutla di Lereng Gunung Sumbing, Kapolda Jateng Pastikan Pelokalisiran dan Dorong Water Bombing

Pelibatan Satuan Brimob bersenjata lengkap dalam penggeledahan ini didasari oleh tingkat kerawanan dan rekam jejak pelaku. Saat upaya penangkapan terhadap tersangka ST sebelumnya, petugas mendapatkan perlawanan sengit menggunakan senjata tajam jenis samurai yang mengakibatkan dua anggota Brimob mengalami luka-luka, sebelum akhirnya petugas melumpuhkan tersangka secara tegas dan terukur.

Namun, saat penggeledahan berlangsung pada 27 Oktober 2026 di dua lokasi tersebut, DPO berinisial "I" tidak berada di tempat. Meski demikian, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti krusial di lokasi Sukoharjo dan Karanganyar, di antaranya pedang, samurai, celurit, sangkur, busur beserta puluhan anak panah, cairan asam kuat (strong acid), material spirtus, alat komunikasi, hingga literatur buku-buku tertentu.

“Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari proses hukum murni untuk memburu DPO kasus pembakaran warung. Pelaksanaannya didasari izin penetapan dari pengadilan. Kami bekerja berdasarkan fakta-fakta hukum dan seluruh barang bukti di lokasi masih terus kami dalami,” tegas Kapolda.

Baca Juga

Tradisi Serah Terima Pataka, Simbol Pergantian Kapolda Jateng dari Irjen Ribut ke Irjen Roy Hardi

Terkait keberadaan perempuan dan anak-anak di lokasi Sukoharjo, Kapolda menyampaikan bahwa terdapat 19 orang di lokasi yang kemudian dimintai keterangan dengan pendampingan langsung dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Setelah proses pemeriksaan selesai, seluruhnya telah dikembalikan kepada pihak orang tua atau wali masing-masing melalui UPTD PPA, dan tidak dikembalikan ke lokasi bangunan tersebut.

RTQ Hamalatul Quran Belum Kantongi Izin Operasional

Sementara itu, Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen menyoroti status kelembagaan tempat tersebut yang mengatasnamakan diri sebagai RTQ Hamalatul Quran. Berdasarkan penelusuran bersama Kementerian Agama dan pengasuh Ponpes Hamalatul Quran pusat di Jombang, lokasi di Sukoharjo tersebut dipastikan tidak terdaftar resmi di Kementerian Agama dan tidak memiliki keterkaitan dengan Pondok Pesantren Hamalatul Quran yang resmi. Diduga tempat tersebut merupakan Rumah Tahfidz Quran (RTQ) mandiri yang belum mengantongi izin operasional.

Baca Juga

6 Tahun Terputus, Akses Jembatan Merah Putih Presisi Kini Bisa Dinikmati 1.500 Warga Jabungan

Taj Yasin menegaskan bahwa Pemprov Jateng berfokus pada pendampingan psikologis untuk memulihkan potensi trauma pada anak-anak serta menjamin keberlanjutan pendidikan mereka di lembaga yang terverifikasi. Pihaknya juga mendorong Kemenag untuk memperketat pendataan dan perizinan rumah-rumah tahfidz guna mengantisipasi penyalahgunaan nama lembaga keagamaan.

Editor: Ahmad Antoni