Fatwa MUI: Penggunaan Vape Haram, Produksi hingga Perdagangannya Dilarang

Tidak hanya menetapkan hukum penggunaan, MUI juga memasukkan penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagai perbuatan haram. Larangan serupa berlaku terhadap seluruh aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik sebagaimana tercantum dalam poin kedua dan ketiga fatwa tersebut.

Baca Juga

Bantah Jonathan Frizzy Terlibat Kasus Narkoba, Polisi: Masuknya Undang-Undang Kesehatan

Langkah ini diharapkan mampu melindungi kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus mencegah penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkoba dan zat adiktif lainnya. 

Berikut isi lengkap ketentuan hukum dan rekomendasi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape: 

1. Menggunakan rokok elektrik(REL) / vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 

Baca Juga

Daftar Kenaikan Tarif dan Harga Mulai 2025: Rokok, Vape hingga Air PAM

2. Menyalahgunakan rokok elektrik (REL) / vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. 

3. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL) / vape hukumnya haram. 

REKOMENDASI MUI

1. Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai dengan sanksinya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. 

2. Presiden harus mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik/vape guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan.

3. Pemerintah perlu segera melakukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga/Badan agar kebijakan pelarangan vape ini terkoordinasi dan terkonsolidasi, serta tidak berjalan sendiri-sendiri. 

Editor: Ahmad Antoni