Dalam waktu dekat, Komisi V DPRA segera memanggil para tenaga ahli untuk mengkaji secara regulasinya, serta juga melibatkan berbagai unsur baik itu orang kesehatan serta tim riset.
“Secara literatur, tanaman ganja bukan barang asing dan tabu bagi masyarakat Aceh. Hanya saja bagaimana itu kemudian dikemas dalam sebuah regulasi agar tidak menyalahi aturan bernegara,” ucapnya.
“Di sinilah hadirnya pemerintah untuk mengatur tersebut, sehingga rakyat tidak disalahkan. Tentunya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan berlaku,” imbuh Falevi Kirani.
Sebelumnya, LSM dan ibu-ibu dari pasien gangguan otak cerebral palsy mengajukan uji materi Undang-undang nomor 35 tahun 2000 tentang Narkotika agar ganja bisa dilegalkan untuk medis, namun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
Di UU Narkotika pasal 6 ayat 1 berbunyi, bahwa narkotika golongan 1 hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
Dalam pasal 8 berbunyi “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan,”. (mg arif)
Editor : Maulana Salman
Artikel Terkait
