Kekhawatiran PLD akan masa depan pekerjaannya yang terancam tidak diperpanjang, disampaikan Mustafidin. PLD di Kabupaten Temanggung ini menyebut wacana pembubaran pendamping desa belum lami ini muncul menjelang Pemilu 2024.
Lebih lanjut dia menyinggung pertemuan Simposium Desa yang mengatasnamakan perwakilan dari organisasi pemerintahan desa beberapa bulan lalu di Jakarta. Dikatakan, hasil simposium itu meminta DPR untuk merevisi UU Desa dan mendesak Presiden Jokowi membubarkan pendamping desa karena dianggap memboroskan anggaran.
Menurutnya wacana pembubaran pendamping desa sarat kepentingan politik menjelang Pemilu 2024. Dia menduga ada pihak yang menggerakan di belakang aksi tersebut.
"Buktinya, setelah wacana itu dilemparkan, justru penolakan berdatangan dari para kepala desa. Seperti pernyataan oknum Kades dalam simposium itu mengaku membawa aspirasi dari teman-teman kades lain di NTB, justru ramai-ramai dibantah oleh kades di daerahnya," terangnya.
Diberitakan, ribuan PLD dari berbagai daerah di Jawa Tengah menghadiri acara silaturahmi dan refleksi Forum Komunikasi Pendamping Lokasi Desa (FKPLD) Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian Desa di halaman Stadion Utama Kendal, Rabu (17/5/2023).
Acara dibuka Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki, dihadiri Kepala BPSDM-PMDDTT, Lutfiyah Nurlaela, jajaran perwakilan Forkopimda dan para kepala desa, serta ribuan FKPLD se-Jateng.
Editor : Sulhanudin Attar
Artikel Terkait
