SEMARANG, iNewsSemarang.id - Mengarungi asa sejauh 2818 kilometer, dari Lampung hingga Aceh membentang luas fasilitas yang ditawarkan pemerintah kepada masyarakat Sumatera.
Jembatan ini berfungsi untuk memobilisasi dan meningkatkan kualitas hidup di masyarakat, tetapi apakah benar kapabilitas yang ditawarkan sesuai atas dampak yang diberikan? Pertanyaan yang terus bergelimang di hati dan pikiran para warga di seluruh tanah Indonesia dengan beriringnya pembangunan Tol Trans Sumatera.
Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, cepat atau lambatnya konstruksi tol bergantung pada tahapan pembebasan lahan. Konstruksi bisa dilakukan lebih cepat apabila lahan tersedia. “Kehadiran jalan ini diharapkan dapat menjadi solusi mengatasi kepadatan lalu lintas terutama arus komoditas," ucap Basuki seperti dikutip dari laman Kementerian PUPR, Kamis (9/7/2020)
Apakah benar kualitas hidup masyarakat meningkat, ataukah terpengaruh negatif dengan konstan atas adanya pembangunan jalan tol ini? Mengutip dari pembangunan tol lintas provinsi, mayoritas dari dampak untuk pembangunan fasilitas berskala besar yang memakan waktu hingga bertahun-tahun, perlu diperhitungkan juga akan adanya pembengkakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Tentunya hal ini akan langsung memberikan efek samping kepada masyarakat yang bersangkutan.
Penggusuran warga, kenaikan polusi, kerusakan ekosistem dan 1001 lainnya dapat dijadikan contoh nyata dalam masalah ini. Kekhawatiran masyarakat adalah sedikitnya itikad baik yang akan diberikan dari pihak yang bersangkutan, seperti pemerintah maupun perseroan terbatas. Hutama karya namanya, perseroan terbatas yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan Tol Trans Sumatera.
Pembengkakan harga pembangunan, melebarnya lini waktu pembangunan dari target awal, bahkan pada 9 tahun masa pembangunan ternyata belum mencukupi untuk selesainya proyek ini. Warga lokal pun masih melakukan penolakan atas pembangunan jalan tol ini. Faktor tersebut dapat memberi risiko investasi pada jalan Tol Trans Sumatera dapat ikut mengalami akibatnya.
Dikutip dari KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas) total nilai investasi dari tahun 2015-2024 mencetak angka Rp206,4 triliun. Dari 24 ruas yang direncanakan akan dibangun, hingga saat ini pada tahun 2024 baru terbangun 14 ruas yang telah diresmikan dan 1 lagi yang sudah selesai dikonstruksi dan menunggu diresmikan. Perintah Presiden meminta pada 2024 untuk semua ruas jalan tol yang membentang mengitari Sumatera untuk dapat dioperasikan pada tahun 2024 ini. Namun, bagaimana perkembangannya yang bahkan baru setengah jadi memuat 100% memenuhi perintah presiden?
Sumatera merupakan pulau kedua dan memiliki pelabuhan terbesar dan terpadat di Indonesia, diharapkan pada masa selesainya ke 24 ruas dari jalan Tol Trans Sumatera perekonomian Indonesia dapat menjadi lebih makmur. Mayoritas warga masih ada yang menentang keras pengadaan lahan untuk pembangunan tol ini, membuat pembangunan semakin mundur dari batas yang ditentukan.
Banyaknya ekspektasi yang dicurahkan, pemerintah setempat tetap berusaha memberikan yang terbaik bagi para warganya, dengan tentunya bantuan finansial terhadap para warga yang terpaksa menyingkir dari pembangunan Tol Trans Sumatera. Salah satu contohnya adalah para warga di salah satu kampung di Jambi.
Salah satu kampung di Jambi tersebut bernama Kampung Sepabo yang berada di di KM 18 jalan lintas Jambi-Palembang. "Yang menerima ini kan tidak semuanya miliaran ya, yang miliaran tersebut paling besar ya pak Sutaryo Rp 19,5 miliar, lalu ada juga yang Rp9 miliar kemudian Rp4 miliar dan juga ada yang terima Rp900 juta, Rp300 juta terus, puluhan juta juga ada dan terkecil pun ada Rp3 juta," sebut Wahyu, kades Muara Sembapo dikutip dari detikSumbagsel. Warga dari Kampung Sepabo menerima kompensasi sejumlah 1-20 miliar.
Fantastisnya jumlah itu tentunya tetap dapat menjadi inisiasi dari kepiawaian petugas Tol Trans Sumatera. Terjalinnya mutualisme dari kedua belah pihak memberikan dampak baik tak hanya untuk pembangunan berkelanjutan, tetapi juga kepada para warga yang bisa meningkatkan kualitas hidup serta membantu memenuhi kebutuhan. Pengadaan lahan pembangunan Tol juga ternyata menjadi lahan korupsi bagi para oknum, dikutip dari kompas.com, Kamis (2/12/2022).
Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar telah menetapkan 12 orang tersangka. Para tersangka ditahan karena dugaan korupsi dalam pembebasan tanah warga yang akan diberikan ganti rugi. Jumlah kerugian dari tindak korupsi ini mencapai Rp27,8 miliar. Keluputan dari korupsi ini setelah sekian lama patutnya diobservasi lebih lanjut.
Penanggulangan dari hal-hal yang telah disebutkan pada introduksi untuk inisiasi baik dari Hutama Karya dan pemerintah untuk masyarakat setempat, diharapkan pada proyek ini dan juga selanjutnya para pihak yang terkait dapat lebih meningkatkan perencanaan proyek yang matang, pengkajian ulang, dan kebermanfaatan dari tol ini harus diselaraskan dengan visi misi warga. Pihak media hanya bisa mengharapkan yang terbaik serta memberikan doa dan dukungan agar jalan Tol Trans Sumatera dapat dipergunakan dengan maksimal dari warga untuk warga, secepatnya. (Anindya Rarasati, Zakira Fikria Farah Az Zahra)
Editor : Maulana Salman
Artikel Terkait
