SEMARANG, iNews.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyiapkan tiga agenda bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menyelesaikan persoalan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo.
Tiga agenda tersebut, kata Ganjar, mencakup evaluasi teknis, pendekatan dan pemulihan kondisi warga. Demikian disampaikan Ganjar usai bertemu anggota Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, di rumah dinas Puri Gedeh, Semarang, Jumat (11/2).
“Kita evaluasi secepatnya, pertama tentu kami akan mengevaluasi tehnis. Kedua adalah cara pendekatan agar tidak terjadi kekerasan dan ketiga soal bagaimana kita menyiapkan kondisi masyarakat agar kembali guyub rukun,” kata Ganjar usai pertemuannya dengan Beka.
Ganjar lebih lanjut menjelaskan, evaluasi teknis yang dilakukan antara lain terkait isu lingkungan, isu penambangan dan melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai institusi yang mengerjakan.
“Kemudian juga agar tidak ada yang kedua, cara-cara yang nanti ada kekerasan nggak boleh lagi dan Polda juga sudah setuju juga,” ujar Ganjar.
Ketiga, lanjut Ganjar, adalah memperbaiki kondisi psikologis warga di Wadas agar kembali guyub rukun. Sebab Ganjar mendapat informasi bahwa terjadi perundungan di tengah warga antara yang pro dan kontra.
“Udah deh jangan. Insyaallah kita akan masuk, saya senang tadi ada informasi KPAI mau diajak masuk itu bagus, kita nanti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga kita minta untuk masuk,” jelasnya.
Untuk itu, Ganjar dalam waktu dekat juga akan kembali mengunjungi Desa Wadas untuk membangun komunikasi dengan warga di sana. “Kita juga akan coba ngobrol dengan warga sehingga betul-betul mereka nyaman bisa berkomunikasi,” ujarnya.
Ganjar berterimakasih pada Komnas HAM yang terus memberikan masukan kepadanya. Di kesempatan itu juga turut hadir, Tokoh NU Imam Aziz.
“Tentu saya senang karena ada mas Beka dari Komnas yang selalu memberikan masukan koreksi, terus Mas Imam sebagai tokoh masyarakat juga menjadi pendamping menurut saya bagus sehingga komunikasi bisa baik,” jelas Ganjar.
Prinsipnya, lanjut Ganjar, adalah menyiapkan sebaik-baiknya informasi yang akan disampaikan dengan gampang dan gamblang untuk dipahami warga Wadas.
“Tadi pesannya informasi harus gamblang dan gampang dicerna oleh masyarakat sehingga mereka tidak multi interpretasi. Terus kita lagi siapkan saya pengin segera ketemu dengan masyarakat yang ada di sana dan ya kita bisa asoy lagi dengan mereka,” tandas Ganjar.
Ganjar berbincang dengan anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di rumah dinas Puri Gedeh, Semarang, Jumat (11/2).
Anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengapresiasi sikap Ganjar yang komitmen untuk menyelesaikan permasalahan di Wadas dengan baik. Komnas HAM, kata Beka, terus mengawasi dan siap memfasilitasi dialog antara Pemprov Jateng dengan warga Wadas.
“Pak Gubernur komit untuk menjalankan itu semua dan Komnas HAM nanti juga akan terus mengawasi bagaimana pelaksanaan komitmen dari Pak Gubernur,” kata Beka.
Selain itu, Beka juga mengapresiasi respon cepat Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi yang bersedia menarik pasukan yang ada di Wadas.
“Kami tadi juga sampaikan dengan situasi atau relasi sosial yang merenggang ini harus ada upaya luarbiasa supaya mereka jadi rekat kembali, persaudaraan dan kemanusiaannya terus terbangun,” tandas Beka.
Diberitakan, warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo terbelah dalam sikap mendukung dan menolak terkait rencana penambangan batu andesit di desanya yang akan digunakan untuk material pembangunan Bendungan Bener.
Ganjar dengan lengan kanan terbalut perban menemui warga desa Wadas usai kericuhan pada hari pertama pengukuran lahan untuk quarry penambangan. Foto: Ist
Terjadi kericuhan pada saat hari pertama tim BPN melakukan pengukuran pada Selasa (8/2/2022) hingga berujung penangkapan puluhan warga oleh polisi. Sebanyak 64 warga yang menolak penambangan sempat ditahan di Mapolres Purworejo untuk dimintai keterangan dan dibebaskan pada esoknya, Rabu (9/2/2022).
Pengukuran lahan yang sempat tertunda dilanjutkan lagi pada Kamis (10/2/2022). Petugas dari BPN dengan kawalan tim keamanan gabungan dari TNI dan POlri, mendampingi pengukuran di lahan milik warga yang telah memberikan persetujuan.
Adapun jumlah bidang lahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari pemilik, sebanyak 370 bidang. Target keseluruhan lahan di Wadas sejumlah 617 bidang. Sebelumnya sudah terpotong beberapa bidang yang sudah diukur sejak lama.[]
Editor : Sulhanudin Attar
Artikel Terkait
