JAKARTA, iNewsSemarang.id - Eks anak buah Ferdy Sambo Hendra Kurniawan yang divonis bersalah dalam kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J kini telah resmi bebas bersyarat sejak 2 Juli 2024. Kendati demikian, mantan Karo Paminal Propam Polri itu masih terikat dengan berbagai kewajiban dan pembatasan yang ditetapkan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Selatan.
Kepala Bapas Jakarta Selatan, Unggul Widiyo Saputro menjelaskan Hendra Kurniawan menjalani masa pembebasan bersyarat setelah menyelesaikan hukuman di Lapas Kelas IIA Salemba.
"Hendra Kurniawan telah menjalani masa pidana di Lapas Kelas IIA Salemba. Terhitung mulai 2 Juli 2024, Hendra menjalani pembebasan bersyarat sebagai klien pemasyarakatan di bawah pembimbingan dan pengawasan Bapas Jakarta Selatan," kata Unggul dalam keterangannya, Rabu (7/8/2024).
Meskipun telah menghirup udara bebas, Hendra belum sepenuhnya bebas. Ia masih terikat dengan syarat-syarat khusus hingga masa hukuman pidananya berakhir pada 6 September 2025 dan masa percobaan hingga 8 Juli 2026.
"Hendra Kurniawan masih terikat aturan di Bapas Jakarta Selatan seperti kewajiban lapor diri setiap satu bulan sekali," ujarnya.
Mekanisme lapor diri dilakukan secara tatap muka di kantor Bapas, di mana Hendra akan mendapatkan pembimbingan dan pengawasan langsung dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK).
Menurut pasal 56 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembimbingan meliputi pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan dalam tiga tahapan penerimaan klien, pemberian program, dan pengakhiran.
Tujuan dari pembimbingan adalah untuk meningkatkan kualitas mental, spiritual, intelektual, keterampilan, dan kemandirian klien. Pengawasan bertujuan memastikan pelaksanaan syarat dan program yang telah ditetapkan.
Selain kewajiban lapor diri setiap bulan, Hendra Kurniawan juga dibatasi dalam pergerakannya.
Ia tidak diperkenankan bepergian ke luar kota atau ke luar negeri tanpa izin.
"Jika ingin bepergian ke luar kota, Hendra harus mendapat izin tertulis dari Kepala Bapas Jakarta Selatan. Sementara itu, untuk bepergian ke luar negeri, izin harus diperoleh dari Menteri Hukum dan HAM RI," tutur Unggul. (Arni Sulistiyowati)
Editor : Maulana Salman
Artikel Terkait
