Menurut Arief, peta kerawanan kali ini disusun oleh Bawaslu Kota Semarang sendiri, berbeda dari pemilu sebelumnya yang penyusunannya dilakukan oleh Bawaslu RI. Pemetaan ini mengelompokkan daerah berdasarkan tiga kategori kerawanan, yakni kerawanan tinggi, sedang, dan rendah.
Kerawanan tinggi, lanjut Arief, menitikberatkan pada dua hal utama, yakni netralitas aparatur pemerintah dan politik uang.
"Untuk netralitas aparatur pemerintah, kami sudah membentuk kelompok kerja bersama TNI, Polri, dan ASN guna memastikan koordinasi berjalan maksimal. Sedangkan untuk politik uang, kami sudah melaksanakan program Kelurahan Anti-Politik Uang di hampir semua kelurahan di Kota Semarang," imbuhnya.
Selain kerawanan tinggi, Arief juga menjelaskan kategori kerawanan sedang yang mencakup isu-isu terkait hak memilih, seperti potensi daftar pemilih ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat.
"Beberapa hari lalu KPU sudah menetapkan DPT, yang mana dalam proses penyusunannya ini sudah sedemikian rupa. Kami percaya dan yakin apa yang kemudian sudah dilakukan oleh jajaran KPU mulai dari pembentukan pantarlih, kemudian ada coklit, kemudian ada masukan tanggapan masyarakat, termasuk saran perbaikan dari jajaran kami di tingkat Kelurahan maupun Kecamatan yang mana ke semua itu memang sudah kita konfirmasi, sudah ditindaklanjuti oleh KPU," ujarnya.
Sementara itu, kategori kerawanan rendah berfokus pada penyelenggaraan pemilu dan kampanye calon.
Melalui kegiatan ini, Arief berharap seluruh pihak, mulai dari masyarakat, organisasi, hingga pemerintah daerah, bisa berkolaborasi dalam menciptakan pemilihan yang aman dan bebas dari pelanggaran.
"Kami berharap bapak ibu yang hadir pada hari ini bisa meneruskan informasinya kepada khalayak, kepada masyarakat yang lain sehingga momentum pemilihan kepala daerah yang berlangsung di Kota Semarang maupun di Jawa Tengah karena kita ada pemilihan Gubernur ini dapat berjalan dengan demokratis, integritas dan berkualitas," tutup Arief Rahman.
Editor : Maulana Salman
Artikel Terkait
