"Ketika perilaku pemilih banyak dipengaruhi oleh politik uang, sebaliknya melalui jaringan, para santri justri berkorban secara materi, pikiran, dan tenaga dalam pemilu," ujarnya.
Dia menambahkan, dalam perspektif relasi antara Islam dan demokrasi, penelitian ini semakin memperkuat gagasan bahwa Islam di Indonesia kompatibel dengan demokrasi. Bahkan keduanya saling memperkuat.
Santri di Indonesia adalah Muslim Demokrat yang memiliki komitmen terhadap demokrasi. Kebangkitan Islam Politik (The Islamic Political Turn) yang terjadi sejak 2016 menempatkan santri pada posisi politik yang semakin strategis. Tidak saja ketika pemilu (electoral impact), namun juga paska pemilu (policy impact).
"Berbagai kebijakan pemerintah pusat maupun daerah terbukti memberikan perhatian besar terhadap santri dan pesantren. Hampir semua kementerian dan BUMN memiliki program untuk santri dan pesantren," jelas pengamat politik yang lagi naik daun ini.
Anggota Tim Transisi gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Wakil gubernur Gus Yasin ini menjelaskan, secara teoritis, penelitian ini membawa kebaruan (novelty) dalam konsep jaringan politik (political network). Jika selama ini jaringan politik lebih banyak ditentukan dan dianalisis melalui tiga konsep: actor sentral (centrality), faktor pembentuk (community), dan hubungan antar aktor (connectivity), maka melalui jaringan santri di Indonesia menunjukkan dimensi budaya (culture) dan keberlanjutan (continuity).
Menurutnya, budaya santri dan pesantren kuat dalam membentuk model dan cara kerja jaringan. Budaya kolektivitas santri, serta ketaatan santri terhadap kiai dan keluarga pesantren menjadi faktor kuat eksistensi jaringan. Keberlanjutan jaringan ditentukan oleh aktor sentral dan orientasi jaringan.
"Penelitian ini juga semakin memperkuat bukti model mobilisasi dalam pemilu dengan karakter ikatan tradisional (traditional ties), antara followers dan leaders karena tradisi keagamaan sebagaimana diungkapkan oleh Samuel Huntington dan Joan M Nelson," ujarnya.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait
