JAKARTA, iNewsSemarang.id - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo menjalani prosesi sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Pemerintahan. Heni pun dinyatakan lulus dan berhasil meraih gelar doktor dengan predikat sangat memuaskan.
Sidang terbuka berlangsung di Ruang Sidang Gedung Sekolah Pasca Sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jalan Ampera Raya Cilandak Timur Jakarta Selatan, Kamis (26/06).
Dalam sidang terbuka ini, Ia mengambil judul disertasi Implementasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan Peraturan Desa di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.
Usai menyelesaikan gelar Doktor di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Heni Susila Wardoyo mengucapkan terima kasih antara lain kepada Menteri Hukum RI, Wakil Menteri Hukum RI, Keluarganya, para Penguji, jajaran Kemenkum Jawa Tengah serta kepada semua pihak yang telah mendukungnya, sehingga dirinya mendapatkan gelar doktor.
"Saya berharap disertasi ini bermanfaat sebagai referensi optimalisasi pembentukan peraturan perundangan-undangan dalam penyusunan peraturan desa, "katanya.
Ia menjelaskan proses menyelesaikan promosi doktor tidak mudah, namun dirinya mendapatkan dukungan dari semua pihak. Mengingat proses pendidikan yang ditempuhnya ditengah kesibukannya sebagai Kakanwil Kemenkum Jateng yang cukup menyita waktu.
Pada kesempatan sidang, Heni Susila Wardoyo mengungkapkan di depan tim penguji yang dipimpin Ketua Prof.Dr. Mansyur Achmad, M.Si mengenai strategi optimalisasi pembentukan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Peraturan Desa. Ia membuat strategi dengan Akronim HENI.
1. Harmonisasi melalui digitalisasi menjawab kebutuhan sistem legislasi yang efisien, terdokumentasi dan partisipatif , memanfaatkan kekuatan teknologi dan infrastruktur lokal.
2. Eksistensi menekankan legalisasi formal melibatkan perancang peraturan perundangan-undangan mendorong revisi Permendagri sebagai bentuk penguatan struktural terhadap Perancang Perundang-undangan.
3. Nasionalisasi menawarkan sistem pembinaan dan monev legislasi desa dengan keterlibatan perancang peraturan perundangan-undangan secara digital dan berstandar nasional sehingga pembelajaran dan supervisi bisa dilakukan lintas wilayah.
4. Integrasi Nasional membawa agenda besar untuk memasukkan legislasi desa ke dalam sistem hukum nasional melalui perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, memastikan keberlangsungan dan legitimasi hukum Peraturan Desa dalam sistem hukum nasional.
"Dengan akronim strategi HENI bertujuan untuk optimalisasi implementasi kebijakan penyusunan peraturan perundangan-undangan dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes), " jelasnya.
Sidang Terbuka Promosi Doktor Heni Susila Wardoyo turut dihadiri antara lain Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Dr. Nofly, Direktur Pidana Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkum RI, Taufiqkurrahman dan Pimpinan Tinggi Pratama lainnya.
Editor : Arni Sulistiyowati
Artikel Terkait
