Penanganan air bersih tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jateng, tetapi juga berkolaborasi dengan pemkab setempat, BPJS Kesehatan, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan BUMD Tirta Satria, melalui program CSR. Semangat gotong royong inilah yang menjadi kekuatan Jawa Tengah dalam menghadapi bencana.
Bahkan, Pemprov Jateng telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur tentang Antisipasi Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan sejak 9 Juni 2026. Surat edaran ini menjadi pedoman untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana selama musim kemarau.
Luthfi menambahkan, pembahasan teknis penanganan kekeringan masih terus dilakukan bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Dengan pemetaan yang sudah tersedia, Luthfi meminta setiap daerah segera menyiapkan langkah operasional agar masyarakat tetap memperoleh akses air bersih selama musim kemarau.
Selain penanganan darurat melalui dropping air bersih, Pemprov Jateng juga memperkuat langkah jangka menengah dan jangka panjang, seperti pemeliharaan sumur bor komunal, penguatan infrastruktur penyediaan air bersih, peningkatan manajemen logistik, konservasi sumber daya air, serta edukasi kepada masyarakat agar menggunakan air secara bijak selama musim kemarau.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait
