Merusak Birokrasi, Dewan Desak Tim Percepatan Pembangunan Bentukan Bupati Diusir dari Kendal

KENDAL, iNewsSemarang.id - Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan para pimpinan dewan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kendal dengan Sekda Kendal beserta para OPD terkait keabsahan Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP). 

Saat diberondong pertanyaan tersebut, Sekda Kendal Sugiyono awalnya mengaku bahwa tim percepatan pembangunan dibentuk untuk membantu kinerja bupati dan dalam posisi tidak resmi karena tidak ada Surat Keputusan (SK)nya.

Baca Juga

KPU Siap Dicecar Soal Sirekap Pemilu 2024 dalam RDP dengan Komisi II DPR

Pernyataan Sekda Kendal ini langsung dibantah Rubiyanto, anggota Komisi A DPRD Kendal. Totok, sapaan akrab politisi PKS itu, mengaku tahu persis terkait tim bentukan bupati tersebut. Bahkan dia mengatakan pernah membaca membaca SK-nya. 

Jika tim yang ditengarai ikut mengatur jalannya birokrasi pemerintahan tersebut tidak terSK-kan, lanjut Totok, maka keberadaannya ilegal. "Padahal tim itu digaji menggunakan dana dari APBD Kendal," tegasnya.

Totok menengaskan, jika tim itu tidak resmi bisa untuk segera disingkirkan. Dia bahkan menuntut tim itu untuk tidak tinggal di Kendal, karena hanya merusak tatanan birokrasi.

Baca Juga

Kemenkumham Jateng Terima Kunker Reses Komisi III DPR RI Masa Persidangan II Tahun 2023-2024

"Kenapa tim itu berani masuk-masuk ke dinas-dinas dengan dalih monitoring. Kalau Pak Sekda tidak bisa menjelaskan, kita akan panggil langsung bupati ke sini," kata Totok, Senin (5/9/2022).

Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun mengatakan, RDP yang digelar merupakan bentuk dari fungsi pengawasan para wakil rakyat. 

"Pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan semua itu sesuai dengan fakta di lapangan," kata Makmun.

Baca Juga

Sebut DPR Markus, Begini Klarifikasi Lengkap Mahfud MD

Dia menegaskan bahwa maksud semua pertanyaan dalam RDP merupakan cara para wakil rakyat dalam mengingatkan eksekutif. Menurutnya semua kritik yang dilontarkan sebagai wujud perhatian para anggota dewan terhadap Kabupaten Kendal.

"Apa yang kita lakukan ini karena masyarakat Kendal butuh birokrasi yang ada ini betul-betul mampu melayani dan mensejahterakan masyarakat," ujarnya.

Setelah diberondong pertanyaan, Sekda Kendal, Sugiyono akhirnya mengaku jika tim percepatan pembangunan memiliki SK. Dirinya juga membacakan struktur dalam tim percepatan pembangunan tersebut.

Baca Juga

Hindari Konflik Kepentingan, DPRD Kendal Dukung Seleksi JPT Berlaku untuk Eselon III

Tim diketuai Kepala Baperlitbang dengan anggota beberapa personel Baperlitbang, penanggung jawab Sekda dan bupati sebagai pengarah. Tim tersebut juga beranggotakan tujuh orang tenaga ahli dari unsur profesional.

Editor : Agus Riyadi