Kabulkan Gugatan Partai Prima, PN Jakpus Perintahkan KPU Tunda Pemilu hingga 2025

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mengulang tahapan Pemilu 2024 dan menundanya hingga Juli 2025. Perintah tersebut merupakan buntut dari dikabulkannya gugatan Partai Prima.

"Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya," demikian bunyi amar putusan PN Jakpus seperti dikutip, Kamis (2/3/2023).

Baca Juga

Eks Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Divonis 14 Tahun Penjara

Putusan tersebut dikeluarkan PN Jakpus pada hari ini, Kamis 2 Maret 2023. Gugatan sendiri dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022 lalu dengan register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Dalam gugatannya, Partai Prima merasa dirugikan terhadap proses verifikasi administrasi yang dilakukan KPU terkait dengan partai politik peserta Pemilu.

Hal itu juga yang menyebabkan Partai Prima tidak memenuhi syarat dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual.

Baca Juga

Rafael Alun Hadapi Sidang Vonis Hari Ini

Sementara itu, Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo Priyono mengaku masih menunggu salinan putusan tersebut.

"Lagi nunggu salinan putusan," ujarnya saat dikonfirmasi.

Berikut putusan lengkapnya:

Baca Juga

Bahas Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu, Komisi II DPR Bakal Gelar Raker pada Masa Reses

Tanggal Putusan Kamis, 02 Maret 2023

Amar putusan

M E N G A D I L I

Baca Juga

3 Hakim PN Jakpus yang Perintahkan Pemilu Ditunda Jadi Sorotan, Ini Sosoknya

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel); Dalam Pokok Perkara.

1.Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Baca Juga

KPU RI Tegas Menolak Putusan PN Jakpus Soal Penundaan Pemilu, Ini Dasarnya

2.Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat;

3.Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4.Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;

5.Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari;

6.Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);

7.Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Editor : Maulana Salman