Kemenkumham Jateng Gandeng 60 OBH, Beri Bantuan Hukum Gratis kepada Masyarakat

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah gandeng 60 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada orang atau kelompok orang miskin. Hal tersebut dilakukan melalui Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024, Kamis (25/1/2024).

Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto mengatakan bahwa pemberian bantuan hukum merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, di mana negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM.

Baca Juga

Kepala BPSDM Kumham: Keilmuan harus Berdampingan dengan Pembudayaan

Dalam sambutannya di Aula Kresna Basudewa, Kakanwil menegaskan pemberi bantuan hukum tidak bisa dilaksanakan oleh sembarang lembaga, hanya bisa dilaksanakan oleh OBH yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. 

Oleh sebab itu, perlu diingat bahwa OBH sejak awal harus diniatkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan harus dikesampingkan niat untuk mencari keuntungan dalam program pemberian bantuan hukum.

“Bapak Menteri Hukum dan HAM juga menyampaikan harapannya kepada pengurus OBH agar bahu membahu memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan pemberian bantuan hukum sesuai dengan standar layanan bantuan hukum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Tejo.

Baca Juga

Habib Rizieq Shihab Bebas Murni Hari Ini

Ia menjelaskan, di dalam standar layanan bantuan hukum terdapat hak dan kewajiban baik OBH maupun masyarakat miskin sebagai penerima bantuan hukum, dan tugas panwasda memastikan bahwa hak dan kewajiban tersebut dapat terpenuhi dengan semestinya.

“Diharapkan, Bapak Ibu pelaksana pemberian bantuan hukum untuk dapat menjaga integritas, menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan niat baik dan ketentuan yang berlaku,” pesannya.

Sebagai penutup, Kakanwil juga berharap adanya peran dan dukungan baik dari pemerintah daerah maupun lembaga aparat penegak hukum yang ada di wilayah, baik melalui APBN maupun APBD, untuk bersinergi membangun sistem penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang akan mewujudkan perluasan akses keadilan untuk masyarakat miskin.

Baca Juga

Kemenkumham Gelar Sosialisasi Sajikan Perspektif Konstruktif Rencana Relokasi Lapas Pekalongan

Pada kesempatan ini, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah berkesempatan memberikan penghargaan kepada OBH yang telah melaksanakan kinerjanya dengan sangat baik selama tahun 2023. 

Ada pun penghargaan dibagi dalam 4 kategori yakni Kinerja Anggaran Bantuan Hukum Terbaik, Kinerja Layanan Bantuan Hukum Terbaik, Pelaksana Pemberi Bantuan Hukum Terbaik, dan Tenaga Administrasi Bantuan Hukum Terbaik.

Dalam kegiatan ini turut dirangkaikan Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum Tingkat Daerah oleh Kepala Bidang Hukum dan Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH.

Baca Juga

Buka Monev RKT Triwulan II, Sahli Kemenkumham: Reformasi Birokrasi Harus Berdampak Pada Masyarakat

Diketahui, tahun anggaran 2024 ini, melalui 60 OBH di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah akan menyelenggarakan pemberian Bantuan Hukum sejumlah Rp5.248.240.000 yang merupakan anggaran bantuan hukum terbesar kedua di Indonesia. 

Editor : Maulana Salman