Advokat Semarang Desak KPU Tunda Pemilu 2024: Ada Cacat Hukum Yuridis

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Advokat Kota Semarang mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda pelaksanaan Pemilu 2024, meski pencoblosan tinggal menghitung hari yakni 14 Februari.

Menurut Perwakilan advokat Kota Semarang, John Richard Latuihamallo, alasan di balik desakan penundaan pemilu karena terdapat cacat hukum yuridis. 

Baca Juga

Peran Media Baru dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Z

Yakni tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang hingga kini masih menjadi polemik. 

Keputusan KPU yang meloloskan cawapres sebagai peserta pemilu dinilai mengecewakan masyarakat pasalnya penyelenggara pemilu ini telah membiarkan adanya pelanggaran konstitusi. 

"Menurut kami pemilu ini ada cacat yuridis. Secara hukum, jika pemilu dijalankan dengan kondisi catat hukum maka tidak benar. Kami mendorong KPU segera bertindak, pemilu ditunda dulu," katanya, Kamis (8/2/2024).

Dia mengatakan, meski waktu sudah mepet tapi masih ada celah agar pemilu ditunda. Ia menilai Undang-undang pemilu memberi ruang jika ada suatu keadaan mendesak mestinya KPU memiliki sikap melakukan penundaan sehingga demokrasi masih bisa diperbaiki.

Sebagai aparat penegak hukum (APH), advokat dari kota kecil ini menyuarakan keputusan KPU yang telah dinilai mencederai hukum. Mereka geram lantaran APH di lingkup pusat bahkan DPR sekalipun tak mengambil gerakan terhadap kepentingan demokrasi Indonesia.

"Ada apa dengan KPU yang membiarkan putusan cacat formil sebagai dasar pencalonan cawapres? Kami pun heran dengan DPR yang tidak pernah bersuara. Kami dari kota kecil menilai kekuasaan dalam politik ini menggunakan cacat hukum untuk kepentingan pemilu," ujarnya.
 

Editor : Maulana Salman