JK Nilai Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Kritik pedas terkait polemik pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 datang dari Mantan Wakil Presiden Republik Jusuf Kalla. Negarawan yang akrab disapa JK itu bahkan menilai jika Pemilu 2024 adalah yang terburuk sepanjang sejarah pesta demokrasi di Indonesia. 

Hal ini disampaikannya dalam Election Talk#4 Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi? yang digelar Departemen Ilmu Politik dan HMIP FISIP UI di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, Kamis (7/3/2024).

Baca Juga

Respons JK Saat Ditanya Rencana Pertemuannya dengan Megawati

"Saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang,"ungkap JK.

Dikatakan JK, jika sistem tersebut menjadi suatu kebiasaan, maka Indonesia kata dia akan kembali ke zaman otoriter. "Itu saja masalahnya sebenarnya karena itulah,"kata dia.

Lantas dia menceritakan bahwa Vietnam memiliki kemajuan yang luar biasa. Dimana pertumbuhan ekonomi bisa menjadi 7-8 persen.

Baca Juga

JK Resmi Dukung Amin, Begini Respon Ganjar

"Saya tanya apa yang anda lakukan? dia mengatakan "kita selalu memandang ke depan, tidak ke belakang","katanya.

Bahkan Vietnam berperang dengan Amerika, namun kemudian dia bersahabat dengan Amerika. Berbeda dengan Indonesia, kata JK yang terus melawan Belanda selama berpuluh-puluh tahun dan masih memiliki dendam dengan Belanda.

"Artinya adalah mari kita lihat ke depan, kalau istilah anda move on, kata move on itu harus melihat apa yang terjadi untuk move on, kenapa kita tidak berkembang,"lanjutnya.

Baca Juga

Ganjar Pranowo Senang Jika JK Berkenan Gabung ke TPN

Lebih lanjut, dia melihat dari Pemilu 2024, terjadi berbagai protes karena pemilu ini tidak transparan, banyak kecurangan. Serta banyak hal-hal yang menyebabkan demokrasi itu tidak berjalan sebagaimana apa yang di rakyat.

"Mulai dari masalah dana bansos yang besar, masalah ancaman, gabungan dari semua itu tentu menyebabkan adanya saya katakan,"ujarnya.

"Tadi maka demokrasi yang kita harapkan mendambakan suara rakyat, menjadi terbeli oleh kemampuan-kemampuan para hal yang menentukan pemilu yang lalu, itu yang terjadi,"tutup JK.(Arni Sulistiyowati)

Editor : Maulana Salman