Kemenkumham Jateng Gelar Sosialisasi Layanan Fidusia, Ini Tujuannya

SOLO, iNewsSemarang.id - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  (Kemenkumham) Jawa Tengah menggelar Sosialisasi Layanan Fidusia di Surakarta, Selasa (19/3/2024).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto menyebut kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya penyebarluasan informasi mengenai regulasi dan kebijakan di bidang jaminan fidusia.

Baca Juga

Verifikasi Lapangan Satker menuju WBK, Inspektur Wilayah I tinjau langsung Inovasi Rutan Boyolali

"Kantor Wilayah berupaya membangun kesadaran hukum kepada seluruh pihak yang yang berkepentingan terhadap layanan fidusia melalui sosialisasi kali ini," terang Tejo saat membuka kegiatan. 

"Kami memberikan penyuluhan kepada para pelaku usaha pembiayaan mengenai syarat dan tata cara penggunaan layanan fidusia secara elektronik mulai dari pendaftaran hingga penghapusan," tambahnya. 

Tejo menguraikan salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar di Kemenkumham berasal dari layanan AHU, termasuk layanan fidusia. 

Baca Juga

Kepala BPSDM Kumham: Keilmuan harus Berdampingan dengan Pembudayaan

Tejo berpandangan, PNBP yang telah diterima negara harus kembali ke masyarakat untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban dan memberikan manfaat. 

"Pemerintah wajib memberikan manfaat kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan pemahamannya, yang menjadi bagian upaya pemerintah dalam mencerdaskan bangsa," tuturnya.

"Sosialisasi ini merupakan timbal balik dari apa yang telah diterima negara dari masyarakat, dan dikembalikan kepada masyarakat, agar masyarakat semakin paham tentang layanan yang diberikan oleh pemerintah," sambung Tejo.

Baca Juga

Habib Rizieq Shihab Bebas Murni Hari Ini

Sebelumnya, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setiawan menerangkan sosialisasi ini menyasar para pelaku usaha pembiayaan, penegak hukum, akademisi, notaris dan para pemangku kepentingan lainnya.

"Sosialisasi menggandeng berbagai pihak untuk membangun kesadaran hukum warga masyarakat agar melakukan penuntutan dan pembelaan haknya secara prosedural," jelas Yosi. 

"Terutama dalam lingkup pemenuhan prestasi melalui prosedur eksekusi jaminan fidusia yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah mendapatkan tafsir konstitusional," lanjutnya. 

Baca Juga

Kemenkumham Gelar Sosialisasi Sajikan Perspektif Konstruktif Rencana Relokasi Lapas Pekalongan

Sosialisasi diikuti oleh 100 orang yang berasal dari perusahaan pembiayaan, Bank Perkreditan Rakyat, Polri, Otoritas Jasa Keuangan, perguruan tinggi dan organisasi notaris.  

Hadir sebagai narasumber, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Aris Gunawan, Raya Sumirang dari Polresta Surakarta, Analis Hukum Ahli Muda Direktorat Perdata Ditjen AHU Astria Azwar, dan Pelaksana Direktorat Teknologi Informasi Ditjen AHU Utami Nurwiati. 

Kegiatan dipandu oleh moderator Rika Budi Antawati yang merupakan notaris dari Kabupaten Semarang. Tampak juga mengikuti acara pembukaan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan, Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU Widya Pratiwi Asmara, dan Kepala UPT jajaran Kemenkumham Jateng se-eks Karesidenan Surakarta. 

Baca Juga

Buka Monev RKT Triwulan II, Sahli Kemenkumham: Reformasi Birokrasi Harus Berdampak Pada Masyarakat

Editor : Ahmad Antoni