Nadiem Makarim Resmi Cabut Pramuka Jadi Ekstrakurikuler Wajib di Sekolah

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Kegiatan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah kini sudah dicabut oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim. Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. 

Pramuka disebut sebagai kegiatan yang dapat dipilih dan diikuti sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat peserta didik. 

Baca Juga

Selamat Hari Pramuka 2024, Simak Sejarah Lengkapnya Berikut Ini

"Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," berikut bunyi Pasal 34 Bab V Bagian Ketentuan Penutup Permendikbudristek 12/2024 itu, Senin (1/4/2024).

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbud Ristek, Anindito Aditomo menjelaskan kegiatan Pramuka tetap wajib jika sekolah hanya memiliki 1 ekstrakurikuler. 

"Permen 12/2024 mewajibkan sekolah menyelenggarakan minimal 1 ekstrakurikuler. Karena UU kepramukaan mewajibkan satuan pendidikan untuk memiliki gugus depan, jika sekolah hanya menyediakan 1 ekskul, maka ekskul tersebut praktis adalah Pramuka," kata Anindito.

Baca Juga

Ekstrakurikuler Pramuka Tak Wajib di Sekolah, Ini Penjelasan Kemendikbud Ristek

Dia menegaskan bahwa sekolah wajib menawarkan Pramuka sebagai salah satu ekskul.  

"Intinya sekolah tetap wajib menawarkan pramuka sebagai salah satu ekskul. Ketentuan ini tidak berubah," sambungnya. 

Menurut dia, kepengurusan Pramuka di sekolah tetap ada. Nantinya akan diperjelas dalam panduan implementasi Kurikulum Merdeka yang akan diterbitkan sebelum tahun ajaran baru. 

Baca Juga

Peduli Gempa Cianjur, Puluhan Pramuka di Kendal Gelar Doa Bersama dan Galang Donasi

"Tetap harus ada karena itu ketentuan UU 12/2010 tentang Gerakan pramuka. Nanti ini kita perjelas di panduan implementasi Kurikulum Merdeka yang akan terbit sebelum tahun ajaran baru," katanya. (Arni Sulistiyowati)

Editor : Maulana Salman