Sempat Khawatir, Pengusaha Katering Semarang Sepakat Dukung Penerapan Pajak 10 Persen

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Indriyasari mengundang para pengusaha katering di Kota Semarang untuk membahas penerapan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman bagi jasa katering. 

Pertemuan ini dilaksanakan pada hari Kamis (24/10/2024), dengan menggandeng Kejaksaan Negeri Kota Semarang sebagai mitra untuk memastikan kepatuhan atas kebijakan pajak tersebut.

Baca Juga

Hari Ini Terakhir Pemadanan NIK dan NPWP, jika Tak Memadankan Akan Menghadapi Kendala Ini

Mbak Iin-panggilan akrab Indriyasari menekankan bahwa pajak sebesar 10% dikenakan pada pendapatan dari jasa katering, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023. 

"Pajak ini tidak hanya berlaku bagi restoran, tapi juga jasa katering. Kita harus menerapkan asas keadilan, memastikan semua sektor memenuhi kewajibannya," ujarnya.

Pemberlakuan pajak ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengusaha katering. Mereka khawatir kenaikan harga akibat pajak akan membuat pelanggan enggan menggunakan jasa mereka. 

Baca Juga

Yuk Ikutan Program Spesial 4 X Lipat! Dapat Diskon Pajak hingga 5 Persen

"Kami khawatir penetapan pajak ini akan berdampak pada berkurangnya pelanggan, terutama di tengah persaingan ketat dan kondisi ekonomi yang belum pulih," kata salah seorang pengusaha.

Meski begitu, dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh perwakilan Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI) Kota Semarang, para pengusaha menyatakan kesiapannya untuk mematuhi aturan baru ini. 

Editor : Ahmad Antoni