Biaya Pilkada Tinggi, PKB Ingin Pola Gubernur Ditunjuk Pemerintah Pusat dan Bupati Dipilih Rakyat

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengungkapkan pihaknya ingin agar ada 2 pola tentang pemilihan Gubernur dan Bupati. Pertama, Gubernur dipilih pemerintah pusat, sedangkan yang kedua adalah Bupati dipilih oleh rakyat.

"Nah, karena Pilkada secara langsung ini berbiaya tinggi, maka kita ingin sebetulnya dua pola. Pola yang pertama gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh Pemerintah Pusat,”ujarnya usai Harlah ke 27 PKB di JCC, Jakarta pada Rabu (23/7/2025) malam.

Baca Juga

Jateng Belum Terapkan Pajak Kendaraan Listrik, Ini Penjelasan Gubernur Ahmad Luthfi

“Sedangkan bupati karena dia bukan perwakilan pemerintah pusat maka bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD," lanjut Cak Imin

Menurutnya, hasil pertemuan NU di beberapa kali musyawarah nasional (Munas) memerintahkan pada PKB mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. Ada dua hasil kesimpulan, pertama semua pemilihan kepala daerah menghabiskan banyak biaya, yang terkadang tidak rasional.

"Kedua, ujung-ujungnya pemerintah daerah juga bergantung kepada pemerintah pusat dalam seluruh aspek, belum bisa mandiri atau apalagi otonom,”ucapnya.

Editor: Arni Sulistiyowati