Buntut Demo Pati, Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Batalkan Kenaikan PBB

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB). Namun kebijakan itu berlaku jika ekonomi tidak kondusif.

Mendagri Tito mengaku dirinya tidak bisa langsung membatalkan kebijakan kenaikan PBB yang diterapkan di sejumlah daerah. 

Baca Juga

Demo Pati Kian Memanas, Bupati Sudewo Dilempari Botol oleh Massa Pendemo

Alasannya, setiap daerah diberi kewenangan oleh UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), dan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Merujuk regulasi tersebut, kata dia, setiap kepala daerah memiliki kewenangan untuk menerapkan kebijakan tersebut. 

"Saya menyampaikan agar dikaji, dan kemudian jika kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak kondusif, atau tidak elok untuk dilakukan suatu kebijakan, maka tunda atau batalkan," tegas Tito usai menghadiri acara Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2025). 

Baca Juga

Fakta-fakta Kenaikan PBB 250% yang Picu Gelombang Protes Warga Pati hingga Dibatalkan Bupati

Tito mengaku bahwa dirinya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh kepala daerah. Ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan sebelum mengambil kebijakan ini.

"Setiap kepala daerah betul-betul untuk menyesuaikan NJOP dan PBB, sesuaikan dengan kemampuan masyarakat, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang pertama," ujarnya.

Kedua, debut dia, setiap pemerintah daerah juga perlu membangun komunikasi publik sebelum menerapkan kebijakan ini. Menurutnya, hal tersebut penting agar tidak ada komunikasi yang terputus dengan masyarakat.

Baca Juga

Penampakan Pendopo Bupati Pati Dibanjiri Ribuan Logistik Donasi Demo Tolak Kenaikan PBB 250%

"Kemudian ketika kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak baik, maka kepala daerah dapat menunda atau membatalkan," ujarnya.
 

Editor : Ahmad Antoni