Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Kemenkum Jateng Dorong Peralihan Merek Privat Menjadi Merek Kolektif Batik Tapakdara Meteseh
Advertisement . Scroll to see content

Kakanwil Kemenkum Jateng: Notaris Berperan Penting Menjamin Kepastian Hukum Yayasan dan Perkumpulan

Rabu, 03 September 2025 | 07:38 WIB
  • author Arni Sulistiyowati
Kakanwil Kemenkum Jateng: Notaris Berperan Penting Menjamin Kepastian Hukum Yayasan dan Perkumpulan
Kakanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo, menekankan pentingnya peran notaris dalam menjamin kepastian hukum bagi pendirian, perubahan, maupun pembubaran yayasan dan perkumpulan. (Foto: Dok)

TEGAL, iNewsSemarang.id - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, menekankan pentingnya peran notaris dalam menjamin kepastian hukum bagi pendirian, perubahan, maupun pembubaran yayasan dan perkumpulan. Hal itu disampaikannya pada kegiatan Peningkatan Keilmuan dan Pengetahuan tentang Pelayanan Kanwil Kemenkum Jateng terhadap pengesahan Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan di AHU Online, Selasa (02/09), di Sekretariat INI/IPPAT Kabupaten Tegal.

Pendirian badan hukum ini dipandang sebagai wujud kebebasan berserikat yang dijamin UUD 1945, sekaligus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan dan pengayoman.

Dalam Paparannya Heni menyampaikan apresiasi Pengda Kabupaten Tegal yang telah menginisasi kegiatan ini agar seluruh Notaris dan ALB memiliki persepsi yang utuh terhadap regulasi pelayanan Administrasi Hukum Umum khususnya yang berkaitan dengan layanan pengadministrasian Yayasan dan Perkumpulan.

“Notaris sebagai pejabat umum sekaligus ahli hukum perlu memberi penyuluhan mengenai tugas dan fungsi Badan Hukum termasuk Yayasan dan Perkumpulan kepada Masyarakat,” tegas Kakanwil yang pada kesempatan itu didampingi Kadiv Pelayanan Hukum, Tjasdirin.

Ia juga mengingatkan Notaris tidak hanya berperan sebagai pejabat umum, tetapi juga sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.

Editor: Arni Sulistiyowati

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut