Penggeledahan Ponpes di Sukoharjo, Gubernur Luthfi Tak Ingin Konflik Horisontal Terjadi di Jateng

SEMARANG, iNewsSemarang.id – Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengajak masyarakat menjaga persatuan, kesatuan, dan ketenteraman di tengah mencuatnya kasus penggeledahan pondok pesantren (ponpes) Hamalatul Quran di Kabupaten Sukoharjo. 

Baca Juga

615 Kejadian Kebakaran Landa Jateng, Kapasitas Personel Tim Reaksi Cepat Ditingkatkan

Ia meminta warga tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan menyikapi perbedaan dengan semangat tepa selira serta gotong royong. Dengan begitu, Jawa Tengah tetap menjadi wilayah yang kondusif. 

“Kondusivitas wilayah ini bukan berarti tidak ada perbedaan. Perbedaan adalah alat perekat untuk persatuan dan kesatuan,” katanya di Semarang pada Selasa (3/11/2026).

Oleh sebab itu, Ia mengimbau kepada masyarakat agar menyikapi persoalan tersebut dengan dingin dan tetap menjaga sikap santun sebagaimana marwahnya Jawa Tengah. Ia tidak ingin konflik horisontal terjadi di wilayahnya.

Baca Juga

Bikin Bangga Jateng, Ibrahim Bocah SD Peraih Pengakuan NASA Dihadiahi Laptop Gubernur Luthfi

Ia mengaku prihatin dengan persoalan ini, ia berharap persoalan tersebut bisa segera selesai.  Gubernur Luthfi mengaku, menaruh perhatian penuh terhadap kasus tersebut. 

Sebagai bentuk perhatian, Ia menerjunkan tim pendampingan dengan menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Tengah agar mendampingi para santri agar hak pendidikan dan perlindungan mereka tetap terpenuhi.

“Sudah saya perintahkan DP3AKB untuk berangkat ke sana untuk  melakukan evaluasi dan asistensi,” kata Luthfi seusai kegiatan gelar pengawasan.

Baca Juga

Munas BEM SI di Semarang, Ahmad Luthfi Ajak Mahasiswa Terlibat dalam Pembangun Daerah

Menurutnya, pendampingan telah dilakukan dua kali. Dari penanganan tersebut, pemerintah provinsi mengidentifikasi belasan santri yang membutuhkan perhatian dan pendampingan agar aktivitas pendidikan mereka tidak terganggu.

“Pemprov punya suatu komitmen, tidak boleh ada anak-anak kita yang sampai tidak bisa belajar dan tidak mendapatkan pendampingan manakala lembaganya terjadi permasalahan,” tegasnya.

Sebelumnya, Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen juga menegaskan pentingnya pendampingan psikologis bagi anak-anak terdampak. Pendampingan itu perlu dilakukan tidak mengalami trauma berkepanjangan dan tetap mendapatkan hak pendidikannya.
 

Editor: Ahmad Antoni