KENDAL, iNewsSemarang.id - Komisi D DPRD Kendal menyoroti masih minimnya sarana dan prasarana (sarpras) penunjang kegiatan belajar mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Akibatnya, masih banyak lulusan SMK di Kabupaten Kendal yang gagap ketika terjun ke dunia kerja.
Ketua Komisi D DPRD Kendal Mahfud Shodiq mengatakan. sarpras yang ada di SMK belum sesuai dengan peralatan yang digunakan di dunia usaha. Bahkan, hal yang sama juga terjadi di Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah.
“Karena kondisinya sudah jadul atau ketinggalan zaman, para lulusan SMK maupun BLK kesulitan mengoperasikan peralatan milik perusahaan-perusahaan besar yang sudah maju dan modern,” ucap Mahfud saat menghadiri Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka tingkat SMK yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Kendal, Selasa (5/7/2022).
Lebih lanjut, pihaknya mengapresiasi kegiatan workshop yang dilaksanakan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK se-Kabupaten Kendal sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas para guru. Mahfud berharap output SMK di Kabupaten Kendal ke depan lebih kompetitif sehingga dapat terserap di dunia kerja.
“SMK menjadi salah satu harapan kita, untuk membantu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Kendal. Apalagi generasi Z hari ini yang sudah sangat famililiar dengan gagdet menjadi pekerjaan rumah penting, agar gadget ini bukan menjadi persoalan, tapi benar-benar bisa membuka inspirasi untuk kerja lebih baik,” tuturnya.
Workshop dibuka oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan XIII Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Ernest Ceti Septiyanti, dan menghadirkan narasumber, Inu Indarto selaku Pengawas Sekolah Binaan.Kepala Cabang Dinas Pendidikan XIII Disdikbud Jawa Tengah, Ernest Ceti Septiyanti dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Kendal dalam mendukung program Kurikulum Merdeka.
“Kami apresiasi, pelaksanaan kegiatan workshop ini, dimana dilaksanakan dalam gedung dewan ini. Kegiatan ini untuk merubah mindsite pembelajaran masa kini, sebagaimana kurikulum yang menjadi kebijakan saat ini yakni kurikulum merdeka belajar,” katanya.
Menurutnya syarat untuk meningkatkan mutu pembelajaran itu berawal dari diri sendiri. Jadi secara agresif mengupgrade diri, dengan platformnya sudah dikemas secara mandiri, platform merdeka belajar.
“Contoh konkretnya, bahwa pembelajaran sekarang tidak berbasis kepada konten atau materi, tetapi berbasis kepada kompentensi anak. Baik hard skil maupun soft skil. Jadi harus selalu update masukan dari dunia usaha maupun industri,” ucapnya.
Sementara itu Ketua MKKS SMK Swasta Kabupaten Kendal, Sarjuna mengatakan, Kurikulum Merdeka Belajar sebagai hal baru di kalangan pendidik SMK swasta di Kabupaten Kendal. Karena itu, pihaknya merasa perlu untuk belajar dari sekolah lain yang sudah menerapkannya.
“Seluruh sekolah SMK di Kabupaten Kendal belum melaksanakan program kurikulum merdeka kecuali sekolah PK (Pusat Keunggulan). Jadi kami harus banyak menimba ilmu dari narasumber dan sekolah yang sudah menerapkan,” ujarnya.
(CM)
Editor : Rizqa Leony PutriMPI Marketing
Artikel Terkait
