SEMARANG, iNewsSemarang.id - Di awal tahun 2025, perekonomian Jawa Tengah tetap menunjukkan kinerja yang solid dan stabil meskipun menghadapi berbagai tantangan. Di tengah gejolak dinamika global, realisasi APBN Jawa Tengah hingga akhir Februari 2025 pun masih menunjukkan peningkatan selaras dengan target yang ditetapkan.
Perkembangan Perekonomian Regional Perekonomian Jawa Tengah terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan IV 2024 mencapai 4,96% (yoy), mencerminkan daya tahan dan perkembangan ekonomi daerah yang solid.
Stabilitas harga yang masih terjaga terlihat dari terjadinya deflasi Februari 2025 yang turun menjadi-0,78% (mtm) dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar-0,46% (mtm).
Sementara itu, optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi tetap tinggi, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Jawa Tengah yang mencapai 129,6 (mtm), lebih tinggi dibandingkan IKK nasional yang berada di angka 126,4 (mtm).
Di sektor pertanian dan perikanan, daya beli petani dan nelayan tetap kuat. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Februari 2025 tercatat di angka 113,01, sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai 100,97.
Meskipun mengalami sedikit penurunan dari bulan sebelumnya, angka tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan petani dan nelayan di Jawa Tengah tetap terjaga dengan baik. Dengan berbagai indikator ekonomi yang ada, Jawa Tengah optimis terus dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Perkembangan Kinerja Fiskal Regional
Kinerja APBN di Jawa Tengah hingga Februari 2025 menunjukkan hasil kinerja yang baik. Penerimaan APBN mencapai Rp19,04 triliun atau 14,70% dari target, dengan penerimaan perpajakan—terdiri dari pajak serta kepabeanan dan cukai—mencapai Rp17,81 triliun atau 14,38% dari target.
Sementara itu, penerimaan PNBP berhasil terealisasi sebesar Rp1,23 triliun atau 21,65% dari target. Di sisi belanja, meskipun efisiensi masih terus dilanjutkan realisasi APBN Jawa Tengah mencapai Rp16,58 triliun atau 15,90% dari pagu, yang terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp2,81 triliun (8,27% dari pagu) dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp13,77 triliun (19,57% dari pagu).
Meskipun terdapat transisi implementasi CoreTax serta perubahan komposisi Wajib Pajak Cabang akibat implementasi NITKU yang mempengaruhi penerimaan perpajakan, serta penghentian importasi komoditas beras yang berdampak pada penerimaan bea masuk, tren pertumbuhan tetap terjaga pada beberapa pos penerimaan.
Dengan strategi yang adaptif dan koordinasi yang solid antara pemangku kepentingan, kinerja APBN di Jawa Tengah diproyeksikan terus meningkat, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan
Adapun kinerja APBD Jawa Tengah hingga akhir Februari 2025 menunjukkan progres yang positif. Pendapatan Daerah berhasil terealisasi sebesar Rp17,03 triliun atau 15,06% dari target, sementara Belanja Daerah mencapai Rp6,57 triliun atau 5,69% dari pagu.
Kontribusi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terhadap pendapatan APBD mencapai Rp13,77 triliun atau 80,86% dari total realisasi pendapatan, menegaskan peran krusial dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah serta penyediaan layanan publik di Jawa Tengah.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang semakin kuat, diharapkan realisasi pendapatan dan belanja APBD terus meningkat seiring dengan optimalisasi sumber pendapatan dan percepatan pelaksanaan program pembangunan.
Current Issue Kemenkeu Satu Jawa Tengah
Melalui pengelolaan APBN yang optimal, pemerintah terus mendukung pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan dengan mendorong pertumbuhan UMKM melalui program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit Ultra Mikro (UMi).
Hingga 28 Februari 2025, penyaluran KUR telah mencapai Rp7,55 triliun yang diberikan kepada 152 ribu debitur, dengan sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebagai penerima manfaat terbesar. Kabupaten Pati mencatatkan penyaluran tertinggi sebesar Rp426 miliar, menunjukkan peran aktif daerah dalam mengembangkan UMKM.
Sementara itu, realisasi penyaluran UMi mencapai Rp22 miliar untuk 2 ribu debitur, dengan sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, dan Hiburan sebagai sektor utama penerima manfaat. Kabupaten Jepara menjadi daerah dengan penyaluran tertinggi, mencapai Rp7,74 miliar.
Dengan dukungan pembiayaan yang semakin luas, program ini terus mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai sektor, memperkuat perekonomian daerah, serta menciptakan peluang usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Familiarisasi CoreTax terus dilakukan secara masif dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan kelas pajak yang dapat diakses oleh Wajib Pajak. Upaya percepatan layanan dan edukasi perpajakan juga terus dioptimalkan, terutama bagi Wajib Pajak baru dari program MBG, dengan membuka lebih banyak kelas pajak.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak, serta mendukung ekosistem perpajakan yang lebih inklusif dan efisien di Jawa Tengah. Kinerja APBN tetap sehat dan kredibel, menjadi fondasi kokoh bagi keberlanjutan pembangunan di Jawa Tengah.
Efisiensi Anggaran tidak boleh menurunkan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu berbagai metode kerja yang efisien terus dilakukan dengan tetap menjaga mutu layanan.
Dengan capaian positif ini, pemerintah optimis dapat mengelola APBN 2025 secara optimal, sekaligus terus mengantisipasi dinamika global guna memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Tengah
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait
