Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pembentukan Kementerian Haji yang telah diputuskan dalam rapat paripurna DPR, hanya tinggal menunggu proses pengundangan serta keputusan Presiden (Keppres).
“Undang-undangnya sudah disetujui, tinggal menunggu pengundangan dan selanjutnya nanti menunggu keputusan Bapak Presiden,” ujar Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Lebih lanjut, dirinya menepis anggapan bahwa pembentukan Kementerian Haji memerlukan revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Menurutnya, regulasi yang ada tidak membatasi penambahan kementerian baru.
“Lho enggak perlu dong, kan Undang-Undang Kementerian Negara kan tidak membatasi, ya kan. Yang kedua, ini adalah kementerian yang sub urusan dari Agama, begitu,” jelasnya.
Editor : Arni Sulistiyowati
Artikel Terkait
