Putus Rantai PMK, Ganjar Usul Berbasis Zona bukan Wilayah Pemerintahan

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak akan lebih efektif berbasis zona ketimbang wilayah pemerintahan.

Gubernur Jawa Tengah menyampaikan hal itu saat mengikuti rapat koordinasi secara daring bersama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait penanganan PMK, Senin (27/6/2022).

Menurut Ganjar penanganan berbasis zona dapat mengantisipasi pergerakan hewan ternak dan elemen lain pembawa virus di sekitar wilayah terdekat.

"Tadi ada yang usul basis desa atau kecamatan. Kalau menurut saya zona, apakah desa dan beberapa desa atau kecamatan dan beberapa kecamatan, sehingga tidak restriktif atau terbatas hanya di wilayah satu pemerintahan. Kadang-kadang kan sapinya juga piknik-piknik, kambingnya piknik-piknik, dan ini tidak hanya sapi saja, ada kerbau, ada babi, ada kambing ya, jadi  hewan yang kuku belah," katanya.

Ganjar memberikan contoh dari beberapa kasus yang ditracing ditemukan indikasi bahwa hewan ternak di satu lokasi tidak pernah keluar kandang tetapi tetap terinfeksi PMK. Kuat dugaan penularan terjadi karena ada hewan ternak lain seperti kambing yang berkeliaran di sekitar kandang. Maka dari itu diperlukan karantina untuk hewan ternak kuku belah seperti sapi, kerbau, kambing, dan babi.

"Ini yang penting untuk dilakukan dan SOPnya kita siapkan karena penularan virusnya itu airborne, jadi dibawa udara dan jauh lebih berbahaya. Sejauh ini belum ada masker untuk sapi jadi agak riskan memang penularannya," katanya.

Ganjar menjelaskan, PMK telah menjadi PR bersama karena penyebaran atau penularan kasusnya menjadi cukup eksponensial. Meski demikian Ganjar optimis penyakit ini dapat dikendalikan karena masyarakat sudah memiliki pengalaman dalam menghadapi pandemi Covid-19. Menurut Ganjar satu hal penting untuk penanganan kasus ini adalah data.

"Nah siapa yang mendata, sementara ini kan ada penyuluh. Kita mempercayakan kepada kawan-kawan yang sering berhubungan dengan ternak, kelompok ternak, dan seterusnya. Teman-teman yang bekerja sebagai inseminator biasanya juga sangat akrab sama sapi, ini juga bisa digunakan. Kampus dan mahasiswa bisa digunakan, konsepnya sudah ada," jelas Ganjar.

Selain itu di Jawa Tengah juga ada Jogo Ternak dan Bolo Ternak yang harus dimaksimalkan betul untuk mengecek agar tidak hanya menjadi jargon semata. Ganjar juga memberikan arahan kepada dinas terkait mengenai langkah penanganan di Jawa Tengah. Salah satunya tentang percepatan vaksinasi hewan.

"Beberapa item tadi kita sampaikan kepada kawan-kawan dinas setelah rapat dengan Menko Marves agar dilakukan percepatan karena faktanya memang kebutuhan vaksin kita masih jauh dari yang ada," ungkapnya.

Sejauh ini jumlah vaksin yang sudah diperoleh Jawa Tengah baru 75.500 dosis. Padahal jumlah hewan ternak, baik sapi maupun kerbau, yang ada di Jawa Tengah sekitar 2,1 juta ekor. Agar semua dapat divaksinasi maka membutuhkan sekitar 6 juta vaksin.

Ganjar juga sedang menghitung kebutuhan PCR, lab, dan peralatan, serta obat-obatan yang dibutuhkan. Ia meminta agar ada hitungan total terkait semua kebutuhan itu. Selanjutnya bicara terkait pendanaan, setiap kabupaten/kota dan provinsi sedang menyiapkan anggaran untuk penanganan PMK.

"Terakhir tentu kita bicara soal sumber dana dan dampaknya. Sumber dana dari pusat akan ada PEN yang akan dikeluarkan, tadi ada kurang lebih Rp 4,6 triliun dan sedang dibicarakan dengan Menteri Keuangan. Daerah juga menyiapkan baik di level kabupaten/kota maupun provinsi," pungkas Ganjar.

Editor : Sulhanudin Attar