Bupati Pemalang Terkena OTT, Ganjar: Saya Sudah Sering Ingatkan

SEMARANG,iNewsSemarang.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo (MAW) di kompleks DPR RI, Senayan semalam. Kabar tersebut telah didengar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Kamis (11/8) malam.

 Ganjar mengaku sangat menyayangkan kejadian OTT yang melibatkan kepala daerah di wilayahnya. Pasalnya ia sudah berulangkali memperingatkan kepada kepala daerah agar tidak terlibat pada tindak kejahatan korupsi.

Baca Juga

FPAK akan Demo Besar-besaran Desak KPK Tuntaskan Kasus Korupsi di Semarang

“Saya sebenarnya sudah mengingatkan berkali-kali kepada kawan-kawan dan tentu saja saya akan menunggu perkembangan yang ada,” kata Ganjar usai mengikuti acara Jagongan Bareng Ajaib di Hotel Tentrem.

Komunikasi yang dilakukan dalam upaya mengingatkan para kepala daerah untuk tidak terlibat korupsi sudah dilakukan secara intens. Apalagi Jawa Tengah sudah lama bekerjasama dengan KPK untuk pencegahan korupsi.

“Saya selalu mengingatkan karena sebenarnya kerjasama kita dengan para penegak hukum, dengan KPK itu sudah terlalu sering,” ucapnya.

Baca Juga

KPK Panggil Wali Kota Semarang Mbak Ita dan Suaminya ke Jakarta, Ada Apa?

Ganjar mengatakan KPK dalam setiap kegiatannya di Jawa Tengah, tak hanya sosialisasi dan edukasi. Di dalamnya, terselip peringatan-peringatan atau kode yang harus diperhatikan kepala daerah. Penekanannya, adalah kontrol diri pada individu.

“Hati-hati ya di Jawa Tengah ada yang umpama jual beli jabatan, ada lho di Jawa Tengah yang main proyek, ada lho yang seperti ini kira-kira yang jahat. Nah pada saat itu kita harus melakukan kontrol diri,” bebernya.  

Lebih jauh disampaikan, Kabupaten Pemalang sedang dalam pendampingan Pemprov Jateng. Hal ini dalam rangka penunjukan Sekertaris Daerah baru karena yang sebelumnya (MA) mengundurkan diri setelah terlibat kasus korupsi dan ditetapkan tersangka oleh kepolisian.

Baca Juga

KPK Geledah Kantor Wali Kota Semarang, PDIP: Otomatis Memengaruhi Elektabilitas Petahana

“Kami kemarin lagi mendampingi di sana dari problem yang dihadapi sekdanya, maka kemudian kami coba intens ya saya tidak tahu kalau kemudian akan terjadi hal ini,” tandasnya.

Menurutnya, komunikasi tentang bisnis yang berujung pada usulan kebijakan seringkali berpotensi pada tindakan rasuah. Ini menjadi peringatan untuk semuanya.

“udahlah hentikan semuanya kejahatan model seperti itu. Saya tidak tahu mungkin diantara mereka juga berkomunikasi urusan bisnis, yang lari pada kebijakan dan sudah terlalu banyak sih beberapa kasus kan muncul umpama mungkin mengajukan usulan, didampingi, mendapatkan fee, yang seperti itu biasanya (potensi korupsi)," tandasnya.

Baca Juga

KPK Geledah Kantor Dinas hingga OPD Pemkot Semarang 3 Hari Berturut-turut, Ini Hasilnya

OTT KPK terhadap Bupati Pemalang dikabarkan terjadi Kamis (11/8) malam. Selain mengamankan MAW, KPK juga mengamankan puluhan orang lain. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam dalam menentukan status MAW.

Editor : Maulana Salman