Sri Mulyani: Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Harus Diikuti Pembatasan

JAKARTA, iNewsSemarang.id – Kuota BBM bersubsidi diperkirakan akan habis pada akhir September dan Oktober 2022. Hal itu akan terjadi jika  tidak ada antisipasi terhadap kebijakan subsidi atau konsumsi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, kuota BBM bersubsidi akan segera habis jika tingkat konsumsi saat ini terus berlanjut. Berdasarkan hitungannya, solar berpotensi habis pada Oktober 2022, sedangkan pertalite pada akhir September.

Baca Juga

Tekan Inflasi, PKS Minta Pemerintah Turunkan Harga BBM Bersubsidi

 “Artinya, tiap bulan 2,4 juta kiloliter (pertalite) habis. Jika (tren) ini diikuti, akhir September 2022 habis (kuota) untuk Pertalite,” kata dia dalam rapat kerja Komite IV DPD dengan Menteri Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia, Kamis (25/8/2022).

Saat ini tingkat konsumsi BBM sudah melebihi asumsi sehingga anggaran subsidi BBM terkuras. Ketika pemerintah menganggarkan subsidi BBM Rp502 triliun, sudah ditetapkan volume BBM subsidi.

Kuota Pertalite hingga akhir tahun ini sebanyak 23 juta kiloliter (KL) dan solar 15,1 juta KL. Namun pada Juli 2022, jatah Pertalite yang sudah terpakai mencapai 16,84 juta KL atau 73 persen dari kuota dan Solar terpakai 9,88 juta KL atau 65 persen dari kuota.

Baca Juga

Aktif Awasi Distribusi BBM Bersubsidi, Kodim Kendal Berhasil Ringkus Penimbun Pertalite 

Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mencabut subsidi BBM, tetapi saat ini tantangannya adalah kuota BBM bersubsidi akan segera habis. Karena itu, pemerintah harus memilih dari sejumlah opsi kebijakan, mulai dari menambah subsidi, mengontrol konsumsi, atau menaikkan harga BBM.

“Pertanyaannya, (subsidi) mau nambah atau enggak? Kalau nambah dari mana anggarannya? Suruh ngutang?” ujarnya.

Dia memperkirakan jika kondisi saat ini terus berlanjut, kebutuhan anggaran subsidi BBM akan meningkat Rp198 triliun, sehingga totalnya pada 2022 bisa mencapai Rp700 triliun. Perhitungan itu hanya mencakup pertalite dan solar, belum termasuk liquid petroleum gas (LPG) 3 kg dan listrik.

Baca Juga

Siang Ini, Buruh Kepung Gedung DPRD Jateng Tolak Kenaikan Harga BBM

 “Kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa-apa, maka Rp502 triliun tidak akan cukup,” ucapnya.

Editor : Maulana Salman