Hukuman Koruptor Dipangkas Minimal 2 Tahun Penjara, Begini Respons Ketua KPK

JAKARTA, iNewsSemarang.id – Dalam KUHP terbaru terdapat pemangkasan hukuman minimal bagi pelaku tindak pidana korupsi (koruptor). Pemangkasan hukuman tersebut minimal menjadi dua tahun penjara, paling lama 20 tahun atau hukuman seumur hidup.

Ketua KPK Firli Bahuri mengaku tak khawatir dengan pemangkasan hukuman minimal bagi pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru. Diketahui, hukuman paling singkat untuk koruptor dipangkas menjadi dua tahun dalam KUHP terbaru.

Baca Juga

Pemkot Semarang Gandeng KPK Cegah Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Firli menekankan bahwa KPK tetap mempunyai kewenangan tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Menurut Firli, pihaknya masih punya kewenangan tersendiri dalam melakukan penegakan hukum sesuai dengan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

"Jadi kita tidak ada kekhawatiran, boleh saja silakan ada UU pasal tertentu yang mengatur tentang bisa yang disebut dikorupsi di KUHP, tetapi kita punya UU tersendiri tentang tindak pidana korupsi," kata Firli Bahuri saat dikonfirmasi, Kamis (8/12/2022).

"Kita punya kewenangan tidak menganggu tugas dalam penegakan hukum, khususnya dalam tindak pidana korupsi," sambungnya.

Baca Juga

KPK Selidiki Kasus Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang

Berdasarkan pengamatan Firli, Pasal di KUHP terbaru yang mengatur tentang tindak pidana korupsi menyerahkan juga kewenangan sepenuhnya kepada KPK. Sebab, KPK juga memiliki aturan hukum tersendiri dalam penegakan hukum yakni UU tentang tindak pidana korupsi.

"KPK berlandaskan pada UU 30 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU 19 Tahun 2019 dan juga KPK diberikan mandat disana di dalam pasal 14 tentang UU tindak pidana korupsi disebut bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan UU yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan UU tersebut sebagai tindak pidana korupsi  berlaku ketentuan yang diatur UU ini," ungkapnya.

Editor : Maulana Salman