Kabar Baik! Ganjar Pranowo Akan Tambah Nominal dan Kuota Penerima Bantuan KJS

CILACAP, iNewsSemarang.id - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo berencana menaikkan nominal dan menambah kuota bantuan Kartu Jateng Sejahtera (KJS). Pemprov Jateng akan mengkaji ulang nilai bantuan setelah mendapat data kemiskinan dari Pemerintah Kabupaten se-Jateng yang akan terkumpul minggu ini. 

Sebelumnya, Ganjar telah menaikan nominal bantuan KJS sebesar Rp1,4 juta. Dengan begitu, nilai bantuan naik dari Rp3 juta menjadi Rp4,4 juta per KJS.

Baca Juga

Ahmad Luthfi Pamit, Ini Harapan Nana Sudjana untuk Kapolda Jateng Ribut Hari Wibowo

"Nanti ini kalau didata lagi, naik lagi pasti (nominal bantuan KJS). Makanya kenapa kita ajak yang lain juga untuk terlibat," kata Ganjar, Sabtu (4/2/2023).

Tak hanya nominal bantuan, Ganjar juga berencana menambah kuota penerima KJS per tahun. Saat ini, kuota penerima KJS sebanyak 12.764 per tahun.

"Sangat mungkin untuk kita tambah. Kalau kita sudah nemu begitu, bisa jadi kita nambah terus," ucapnya. 

Baca Juga

Jelang PPDB SMA/SMK 2024, Pj Gubernur Jateng Dorong Pemerataan Kualitas Sekolah

KJS merupakan program bantuan sosial tunai dengan sasaran di antaranya fakir miskin tidak produktif dan penyandang disabilitas (mental retardasi, psikotik dan eks psikotik, disabilitas fisik berat dan disabilitas mental). Kemudian penderita penyakit kronis, antara lain tuberculosis (TBC), stroke, kanker atau tumor ganas, gagal ginjal dan paru-paru flek. 

Adapun sumber anggaran Program Bantuan Jaminan Sosial (Banjamsos) KJS bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2023 pada DPA Dinas Sosial di masing-masing kabupaten dan kota. 

Dari pertama kali diluncurkan pada 2017, masing-masing penerima mendapat bantuan sebesar Rp3 juta dalam satu tahun. Pencairannya dibagikan secara bertahap setiap tiga bulan sekali dengan besaran Rp750.000 per bulan. 

Baca Juga

Hendi Sowan ke Habib Luthfi, Tepis terkait Kontestasi Pilgub Jateng 2024

Ganjar mengatakan, Jateng berkomitmen mengentaskan kemiskinan dan menjalankan Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. 

"Dari tahun ke tahun kita selalu meminta info dari kades, bupati, wali kota, ada tidak warganya yang mengalami situasi seperti itu. Kalau ada, bagaimana treatmenmu, kalau tidak ada, kasih ke saya agar saya kasih jaminan melalui Kartu Jateng Sejahtera sehingga mereka tercover terus kebutuhannya setiap saat," kata Ganjar. 

Editor : Maulana Salman