Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Penyuluhan Hukum di 3 Titik

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jateng menggelar penyuluhan hukum tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Rabu (2/8/2023). Kegiatan itu digelar dalam rangka menyemarakkan Hari Dharma Karya Dika (HDKD) alias Hari Ulang Tahun ke-78 Kemenkumham.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Widodo Ekatjahjana, menyampaikan bahwa KUHP baru ini menandai perubahan besar dalam paradigma hukum pidana di Indonesia.

Baca Juga

Verifikasi Lapangan Satker menuju WBK, Inspektur Wilayah I tinjau langsung Inovasi Rutan Boyolali

“KUHP baru memanfaatkan prinsip hukum pidana modern, yang meliputi keadilan korektif, keadilan restoratif, dan rehabilitatif," ujarnya ketika membuka kegiatan. 

"Pembaruan KUHP juga mengacu pada lima misi, yaitu dekolonisasi, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi/rekodifikasi hukum pidana, adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi serta modernisasi,” sambung Widodo.

Proses pembentukan KUHP bukanlah perjalanan yang singkat. Sejak digagas pada tahun 1963, KUHP mengalami transformasi yang matang hingga mencapai titik penting dengan disahkannya pada 6 Desember 2022. 

Baca Juga

Kepala BPSDM Kumham: Keilmuan harus Berdampingan dengan Pembudayaan

Dalam momen bersejarah tersebut, Indonesia akhirnya memiliki produk hukum buatan bangsa, yang berakar pada nilai-nilai Pancasila.

"Sejalan dengan semangat KUHP baru, kami berkomitmen untuk memberikan pemahaman yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat," tuturnya.

"Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah berencana memaksimalkan proses sosialisasi selama 3 tahun sebelum KUHP baru diberlakukan secara menyeluruh," tambah Widodo. 

Baca Juga

Habib Rizieq Shihab Bebas Murni Hari Ini

Kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak (Luhkumtak) kali ini dilaksanakan di 78 titik Kantor Wilayah dan 78 titik Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang tersebar di seluruh Indonesia serta melibatkan tenaga fungsional penyuluh hukum dan PBH di 33 Kantor Wilayah Kemenkumham.

Pada Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah sendiri kegiatan Luhkumtak digelar di 3 (tiga) titik di Provinsi Jawa Tengah, diantaranya Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

Dalam kesempatan membuka kegiatan di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan berharap dengan adanya giat ini masyarakat dapat lebih mengenali Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Baca Juga

Kemenkumham Gelar Sosialisasi Sajikan Perspektif Konstruktif Rencana Relokasi Lapas Pekalongan

Pihaknya berkomitmen untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh lapisan masyarakat terhadap isi, kandungan, tujuan, dan maksud dari KUHP yang baru.

"Kami berharap masyarakat dapat mengetahui tentang perkembangan hukum saat ini dan tujuan mewujudkan kesadaran hukum dapat tercapai," katanya.

Menurutnya, kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. 

Baca Juga

Buka Monev RKT Triwulan II, Sahli Kemenkumham: Reformasi Birokrasi Harus Berdampak Pada Masyarakat

Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama dalam lingkungan masyarakat.

"Pengetahuan hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, maka dari itu kegiatan ini kami hadirnya untuk masyarakat," jelasnya.

Editor : Maulana Salman