Cak Imin Kantongi Doa Restu PB PMII Maju Cawapres 2024

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengantongi doa dan restu dari Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden (Bacawapres) di Pilpres 2024.

Secara simbolik, pemberian mandat dilakukan dengan cara memakaikan jaket biru kepada Cak Imin panggilan akrab Abdul Muhaimin Iskandar oleh Ketua Umum PB PMII Muhammad Abdullah Syukri pada Rabu, 6 September 2023. 

Baca Juga

Anies-Cak Imin Jalani Tes Kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto Pagi Ini

"Kami memberi doa dan restu, serta mandat kepada senior yang juga mantan Ketum PB PMII. Ikhtiar Gus Muhaimin akan kita kawal. Kami punya pasukan sangat besar. Kita support semuanya," kata Gus Abe, sapaan karibnya Muhammad Abdullah Syukri di markas PB PMII, Salemba, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (7/9/2023).

Gus Abe menilai Cak Imin berani mengambil tantangan besar penuh intimidasi dengan bergabung dengan kubu Anies. Indikasinya, sudah ada pemanggilan KPK atas kasus yang sudah lama terjadi. 

Diketahui, Cak Imin dipanggil KPK sebagai saksi kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker pada 2012 lalu, tak lama setelah duet Amin diluncurkan. 

Baca Juga

Hari Ini, Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin Daftar ke KPU

"PB PMII akan mengkaji secara hukum dan kebijakan publik. Ini kasus 11 tahun lalu. Masih banyak kasus lain yang belum diproses. Baru muncul sekarang dan sangat janggal," belanya.

PB PMII mendukung penuh semua upaya pemberantasan korupsi. Hanya saja, diingatkan, penegakan penegakan hukum jangan dipolitisir untuk menghambat dan menjegal seseorang yang tengah berkontestasi kepemimpinan nasional. Sekjen PB PMII Muhammad Rafsanjani menambahkan, Cak Imin memecah kebuntuan politik. 

"Kami jelas mendukung senior mengisi ruang eksekutif di pucuk pemerintahan. Ini kesempatan baik, bagi PMII berkontribusi," dukungnya. 

Baca Juga

Hari Ini, KPK Periksa Cak Imin Sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kemnaker

PB PMII, lanjutnya, tak akan membiarkan penegakan hukum jadi alat kampanye hitam. Sebab, jika dibiarkan, akan merusak konsolidasi demokrasi. 

"Jangan ikuti tetangga Malaysia, saling penjara antara pemimpin nasional. Jangan sampai terjadi. PMII akan memastikan aparat hukum sesuai koridor," tegasnya. 

Editor : Maulana Salman