7 Fakta KPK Usut Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang, Nomor 6 Tetapkan Tersangka

4. Empat Orang Dicekal ke Luar Negeri
 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah empat orang ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang, Jawa Tengah. Pencegahan dilakukan selama enam bulan ke depan. “12 Juli 2024, KPK telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 888 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 4 orang yaitu 2 orang dari penyelenggara negara, 2 orang lainnya dari pihak swasta,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika.
Tessa belum merinci terkait identitas siapa saja yang dicekal. Ia hanya menjelaskan, larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK yaitu dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah kota semarang tahun 2023-2024.

Baca Juga

Front Pegiat Anti Korupsi Kota Semarang Unjuk Rasa di Depan Balaikota, Desak KPK Tetapkan Tersangka

5. Terkait Korupsi dan Pemerasan ASN

KPK menyebut kasusnya adalah dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023 – 2024 dan dugaan pemerasan terhadap PNS atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023 – 2024.

6. KPK Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi di Pemkot Semarang
 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, telah menetapkan tersangka perkara ini, tapi namanya belum diumumkan. “Proses penyidikan saat ini sedang berjalan, untuk nama dan inisial tersangka masih belum disampaikan saat ini,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di Jakarta, Rabu (17/7).

Baca Juga

FPAK akan Demo Besar-besaran Desak KPK Tuntaskan Kasus Korupsi di Semarang

7. Pelaku dan Subjek Hukum Sama

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang tersebut diusut dengan satu surat perintah penyidikan. Para tersangka di kasus tersebut melanggar sejumlah pasal sekaligus. ”Jadi tidak klasternya. Karena pelakunya memang orangnya yang sama, subjek hukumnya sama, hanya perbuatannya tersebut dikategorikan atau pasal yang dilanggarnya itu ada yang gratifikasi ada yang juga pemerasan, ada yang juga di pengadaan,” ujarnya.

Editor : Ahmad Antoni