Kemenkumham Jateng Gelar Upacara Peringatan ke-79 Pengayoman

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Upacara Peringatan ke-79 Hari Pengayoman dengan mengusung tema “Kemenkumham Mengabdi untuk Negeri, Menuju Indonesia Emas 2045” dilaksanakan di Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan Inspektur Upacara Kepala Kantor Wilayah Tejo Harwanto, Senin (19/8/2024).

Sementara untuk Perwira Upacara dan Komandan Upacara, kali ini dimandatkan masing-masing kepada Kepala Lapas Kelas IIA Ambarawa Mujiarto dan Kepala Rutan Kelas IIB Banjarnegara Bima Ganesha.

Dalam amanatnya, Kakanwil membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang menyampaikan makna dari tema tahun ini sebagai pengingat kepada seluruh Jajaran bahwa pengabdian adalah esensi dari setiap pekerjaan yang lakukan.

“Pengabdian kita kepada negeri tercinta, melalui penguatan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, adalah tugas mulia yang harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas,” ujar Tejo.

“Lebih dari itu, mengabdi untuk negeri berarti kita harus siap memberikan yang terbaik, bukan hanya dalam tataran pelayanan publik, tetapi juga dalam kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pembentukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat,” sambungnya.

Pada momentum ini, ia mengungkapkan bahwa bukan hanya memperingati perjalanan yang telah dilalui, tetapi juga mempertegas visi untuk Indonesia Emas 2045. Visi yang bukan sekadar angan, melainkan sebuah cita-cita yang harus diwujudkan bersama. 

“Dalam menuju Indonesia Emas, Kemenkumham berperan sebagai pilar penting yang mendukung terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan. Indonesia Emas 2045 mengisyaratkan sebuah transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang hukum dan hak asasi manusia,” ungkap Kakanwil.

“Dalam rangka mencapai visi tersebut, kita harus terus berupaya untuk memperkuat sistem hukum yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Kita akan melakukan pembaruan regulasi yang relevan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, agar tidak ada lagi suara-suara yang terpinggirkan. Kemenkumham berkomitmen untuk menciptakan ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya,” lanjutnya.

Editor : Maulana Salman