SCU Undang Akademisi Berbagai Kampus Diskusi Soal Pagar Laut: 3 Klaster Tindak Pidana Harus Diungkap

Kementerian Kelautan dan Perikanan bereaksi dengan melakukan penyelidikan termasuk melakukan penyegelan terhadap pagar laut tersebut. Dia juga melanjutkan, bahkan TNI-AL bergerak cepat melakukan pencabutan sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.
“Saya nggak mau buru-buru mau anggap salah langkah TNI AL, tapi kalau dia mau nyabut ingat loh, ini ada proses hukum sedang berjalan, berkoordinasilah dengan KKP, kan gitu. Ini kan bukti (tindak pidana). Saya antisipasi gini, jangan sampai proses hukum dilakukan kesulitan karena buktinya nggak ada,” bebernya.
Pada kegiatan itu hadir pula sebagai narasumber Prof. FX. Sugianto (Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip), Danang Setianto (Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi SCU), Prof. Eko Handoyo (Guru Besar Etika dan Pembangunan Unnes), Prof. I Nyoman Nurjaya (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), Prof. Nurhasan Ismail (Guru Besar Fakultas Hukum UGM).
Prof. Nurhasan dari UGM menyebut sertifikat yang terbit di sana bisa dibatalkan secara berjenjang. Mulai dari pihak BPN setempat hingga paling atas adalah Menteri ATR. “Yang membatalkan ya yang menerbitkan sertifikat,” kata dia.
Dia meminta peristiwa di Tangerang itu tidak bisa dipukul rata di Indonesia terkait laut yang disertifikasi. Sebab, ada pula masyarakat adat di Indonesia yang juga diberikan sertifikat karena mereka tinggal di atas laut.
“Seperti contohnya Suku Bajo,” jelas dia.
Ketua Panitia kegiatan itu, Emanel Boputra mengemukakan, diskusi sengaja digelar untuk membahas dari berbagai sisi.
“Berbagai perspektif kasus pagar laut dan PSN umumnya, baik dari sisi ekonomi, hukum, etika dan lain sebagainya. Kita coba hadirkan diskusi yang melihat itu secara umum, tetapi juga setidak-tidaknya memberikan inspirasi kita semua untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan,” tandas Dosen Hukum SCU itu.
Editor : Maulana Salman