KPK Dukung Penuh Presiden Prabowo Dorong Pengesahan RUU Perampasan Aset

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Sikap Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pasalnya pengesahan RUU Perampasan Aset dapat menjadi solusi dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Menurut Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dukungan Presiden menjadi dorongan kuat bagi DPR RI agar segera merampungkan pembahasan regulasi tersebut. Sehingga upaya pemberantasan korupsi lebih efektif.

Baca Juga

Didesak Sahkan RUU Perampasan Aset, Mahfud MD: Prosesnya Sudah di DPR

“Agar upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif dalam rangka mendukung Pemerintah Republik Indonesia melakukan pemulihan aset yang dikorupsi demi tujuan akhir menyejahterakan masyarakat Indonesia,” ujar Tessa, dikutip Minggu (4/5/2025).

RUU Perampasan Aset memungkinkan aparat penegak hukum untuk melakukan penyitaan dan pengembalian aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Ini merupakan inovasi hukum yang selama ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi lambannya proses pemulihan kerugian negara.

Pada kesempatan berbeda, Tessa juga sempat mengungkapkan, bahwa dukungan dari Presiden sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Ia berharap RUU Perampasan Aset bisa segera disahkan agar implementasinya bisa langsung dijalankan.

Baca Juga

KPK Tagih DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset dan Penyadapan

Langkah tersebut juga mendapat respons positif dari Ketua KPK Setyo Budiyanto, bahwa KPK siap untuk bekerja sama dengan semua institusi penegak hukum guna menjalankan UU tersebut secara efektif dan bertanggung jawab. Pengesahan UU Perampasan Aset adalah bentuk nyata keseriusan negara memberantas korupsi dan kejahatan terorganisir lainnya.

"Kami mendukung penuh arahan Presiden. Ini adalah sinyal kuat bahwa negara hadir dan tegas terhadap kejahatan korupsi," katanya.

Presiden Prabowo sebelumnya menekankan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset adalah bagian dari reformasi hukum nasional sekaligus bentuk nyata keseriusan pemerintah dalam memperkuat integritas tata kelola negara.

"Tidak boleh ada kompromi terhadap korupsi. Aset negara harus kembali kepada rakyat," kata Prabowo.

Editor : Maulana Salman