Kemenkum Jateng: Literasi Hukum jadi Kunci Agar Masyarakat Bisa Lebih Dekat dengan JDIH
             
            
             Menurutnya, konten literasi hukum dapat didesain sesuai segmentasi sasaran, baik generasi muda, aparat desa, maupun masyarakat umum.
                                                        “Kalau JDIH hanya dikenal kalangan terbatas, manfaatnya tidak akan optimal. Layanan literasi hukum adalah sarana kita agar bisa mengenalkan JDIH lebih luas sehingga masyarakat merasa dekat dan terbantu,” katanya.
Bimtek ditutup Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo yang diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), Delmawati. Ia mengapresiasi seluruh narasumber dan peserta yang aktif berdiskusi, sekaligus menegaskan pentingnya implementasi materi Bimtek.
“Materi yang kita dapatkan dua hari ini tidak hanya berhenti di sini, tapi harus diimplementasikan di masing-masing JDIH. Saya berharap para pengelola JDIH bisa menerapkan ilmu yang diperoleh, sehingga Jawa Tengah tetap bisa meraih nilai terbaik pada E-Report,” kata Delmawati.
                                                        Ia juga menambahkan, antusiasme peserta menjadi tanda positif bagi penguatan JDIH ke depan. “Saya bangga melihat banyak pertanyaan dan diskusi aktif selama kegiatan. Ini menunjukkan keseriusan kita bersama untuk membangun JDIH yang semakin berkualitas,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo berharap peningkatan kompetensi pengelola JDIH dapat semakin memperkuat sistem layanan hukum yang cepat, akurat, dan terintegrasi di Jawa Tengah.
"Saya optimistis JDIH akan semakin dikenal luas, ini akan semakin memperkuat sistem layanan hukum yang cepat, akurat, dan terintegrasi, " ujarnya.
 
Editor : Ahmad Antoni