Roy Suryo Terima Salinan Ijazah Jokowi dari KPUD DKI: Kami Berkesimpulan 99,9% Palsu

JAKARTA, iNewsSemarang.id – Polemik ijazah Jokowi semakin menghangat. Hal itu setelah Pakar Telematika, Roy Suryo, kembali menerima salinan ijazah Jokowi melalui KPUD DKI Jakarta, Senin (13/10/2025). 

Salinan ijazah pertama yang telah dilegalisir ia terima dari Pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi, yang didapatkan dari KPU RI.

Baca Juga

3 Alasan UGM Tegas Menyatakan Ijazah Jokowi Asli

Setelah melihat salinan ijazah itu, Roy makin meyakini hasil penelitiannya bahwa dokumen tersebut palsu.

"Ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan. Karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti. Kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu," ungkap Roy kepada wartawan di KPUD DKI Jakarta, Senin (13/10/2025).

Dia menyebut palsu, karena salinan ijazah yang digunakan Jokowi untuk mendaftar sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta pada 2012 akan sama dengan ijazah. Dia melihat ada kejanggalan terhadap huruf yang ada di ijazah tersebut.

"Dari sisi dimensi, meskipun ini adalah fotokopi, tetapi tidak mengubah yang namanya jarak, struktur dan sebagainya. Di sini sangat kelihatan bagaimana huruf Z itu ada agak ke atas dan di mana huruf A-nya itu mencuat keluar dari logo. Mencotot keluar," ujarnya.

Lebih lanjut, dokumen yang ia teliti juga telah dibandingkan dengan tiga ijazah yang lulusannya sama dengan Jokowi.

"Jadi apakah masuk akal, apakah logis ketika empat ijazah yang katanya sama-sama lulus pada tanggal 5 November 1985 itu ternyata yang tiga sama, yang satu berbeda," katanya.

Baca Juga

Terungkap, Ini Alasan Polda Metro Jaya Sita Ijazah SMA dan S1 UGM Milik Jokowi

"PPID KPU DKI sudah menyerahkan ke kita, rakyat ya, saya bilang rakyat karena saya memintanya atas nama publik. Meskipun pribadi saya yang meminta, tapi ini sebenarnya untuk publik," ujar Bonatua di KPU DKI Jakarta, Senin (13/10/2025).

Sekadar informasi, Jokowi sempat mendaftar sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta pada 2012. Adapun syarat mendaftar sebagai kepala daerah harus melampirkan salinan ijazah ke Komisi Pemilihan Umum.

Meski telah menerima salinan ijazah tersebut, ada hal yang membuatnya tidak puas atas dokumen yang ia terima. Sebab ada hal yang dihapus dalam dokumen tersebut.

"Terus terang saya kurang puas karena apa, seharusnya ini disertakan juga uji konsekuensi kenapa misalnya nama ini dihapus, tanda tangannya ini dihapus," tuturnya. "Ya kalau seharusnya, biasanya kalau di UU KIP-nya dihitamkan, tapi ini dihapus," jelasnya.

Adapun, dari pantauan tim iNews Media Group, tak hanya Bonatua yang datang ke KPU DKI Jakarta. Nampak para Pegiat Media Sosial Tifauzia Tyassuma atau Dr. Tifa dan Pakar Telematika, Roy Suryo, juga meminta salinan Ijazah Jokowi ke KPU DKI Jakarta.

Editor : Ahmad Antoni