Tak Lagi Bebas Pajak, Begini Aturan Baru Kendaraan Listrik

JAKARTA, iNewsSemarang.id – Berikut ini informasi penting bagi pengguna kendaraan listrik. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru mengenai pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). 

Dalam aturan baru tersebut, kendaraan listrik tidak termasuk dalam kendaraan yang dikecualikan dari PKB dan BBNKB. Dengan adanya aturan baru ini, kendaraan listrik tidak lagi bebas pajak. 

Baca Juga

Prabowo Puji Pemprov Jateng Pesan Puluhan Bus Listrik, Berharap Ditiru Pemerintah Daerah Lain

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Alat Berat.

Pada peraturan sebelumnya, kendaraan listrik tercantum dalam objek yang dikecualikan dari PKB dan BBNKB. 

Namun, pada peraturan terbaru, tak ada kendaraan listrik dalam kendaraan yang dikecualikan. Berikut kendaraan yang dikecualikan dari PKB dan BBNKB dalam  Permendagri No 11 Tahun 2026: 

Baca Juga

Motor Listrik Skutik Sporty Ini Resmi Mengaspal di Semarang, Solusi Mobilitas Harian yang Praktis

- kereta api
- kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
- kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah
- kendaraan bermotor energi terbarukan
- kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah.

Namun, pengenaan pajak untuk kendaraan berbasis listrik (KBL) tidak bersifat mutlak. Pemerintah tetap membuka ruang untuk insentif. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 19, yang berbunyi: 

Ayat 1 : pengenaan PKB dan BBNKB KBL berbasis baterai diberikan insentif pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Ayat 2 : pengenaan PKB dan BBNKB KBL berbasis baterai untuk tahun pembuatan sebelum tahun 2026 diberikan insentif pembebasan atau pengurangan PKB dan/atau BBNKB sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan

Baca Juga

GIIAS Semarang 2025: Mobil Listrik Pabrikan China Ini Sasar City Car Ramah Lingkungan di Jateng

Ayat 3 : pengenaan PKB dan BBNKB KBL berbasis baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk pada kendaraan bermotor yang dilakukan konversi bahan baka fosil menjadi KBL berbasis baterai. 

Sementara itu, pada  Permendagri No 11 Tahun 2026 juga mengatur perhitungan PKB berdasarkan 2 komponen utama, yaitu nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) dan bobot koefisien. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14. 

Bobot koefisien ini memiliki ketentuan. Koefisien sama dengan 1 berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor dianggap masih dalam batas toleransi. 

Baca Juga

Pemerintah Berikan Insentif Pajak Kendaraan Listrik dan Hybrid Tahun 2025

Selain itu, koefisien lebih dari 1 berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor dianggap melewati batas toleransi. 

Dalam lembar lampiran peraturan itu, tidak ada perbedaan mobil listrik dan bensin perihal bobot koefisien. Contohnya, BYD Atto 3 yang termasuk jenis minibus memiliki bobot koefisien 1,050. Bobot koefisiennya sama dengan Daihatsu Xenia. 

Penyesuaian tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Alat Berat. Regulasi ini menjadi dasar baru dalam penetapan kebijakan pajak daerah, termasuk untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Baca Juga

Aturan Premi Asuransi Kendaraan Konvensional dan Listrik Direvisi, Ditargetkan Terbit di 2025

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI Jakarta, Morris Danny, mengatakan pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga daya tarik kendaraan listrik melalui kebijakan insentif yang sedang disiapkan.

“Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah menyiapkan skema insentif fiskal yang disesuaikan dengan ketentuan terbaru. Prinsipnya, kami tetap ingin menjaga agar kendaraan listrik tetap menjadi pilihan masyarakat, sekaligus tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujar Morris, dikutip Jumat (17/4/2026).

Editor : Ahmad Antoni