DJP Bidik Wajib Pajak Baru, Sasar Pelat Kendaraan hingga Rekening Bank

Baca Juga

Jalan Tol Bakal Kena PPN Mulai 2028, Ini Penjelasan DJP

Dalam teknis pelaksanaannya di lapangan, Kepala Seksi Pengawasan yang membidangi wilayah terkait akan menyusun formasi usulan Tim Pengawasan Perpajakan untuk menindaklanjuti subjek hukum yang tertera di dalam DPE. 

Tim khusus ini memiliki struktur kerja formal yang terdiri atas satu orang supervisor, satu ketua tim yang diisi oleh Account Representative (AR) atau petugas DJP yang memegang peta zona lokasi wajib pajak, serta satu anggota tim yang merupakan rekan AR dalam seksi pengawasan yang sama.

Tim pengawas ini diwajibkan melakukan langkah persiapan matang guna memahami kompilasi data dan keterangan profil, pemetaan posisi risiko, hingga rekam jejak keuangan calon wajib pajak yang mencakup komponen pendapatan (income), biaya (cost), aset (asset), kewajiban utang (liability), serta modal (equity) pada Sistem Administrasi Pengawasan DJP.

Baca Juga

Kontribusi Pajak Digital Tembus Rp48,11 Triliun, Sumber Penerimaan dari PPN hingga Aset Kripto

Untuk melancarkan proses identifikasi dini tersebut, tim pengawas diberikan wewenang penuh untuk mengajukan permintaan dukungan informasi berkas eksternal. 

Dukungan data ini berupa permohonan pasokan data dari pihak ketiga, penarikan bukti keterangan, bantuan penilaian khusus untuk kepentingan pajak, hingga penarikan akses data pada Sistem Administrasi Pengawasan DJP yang melibatkan instansi terkait.

Saat proses pengumpulan data berlangsung di lapangan, petugas perpajakan diwajibkan mengamankan informasi identitas objek pajak yang bernilai ekonomis. 

Baca Juga

PN Semarang Vonis Pengemplang Pajak Penjara 1 Tahun 3 Bulan dan Denda Rp5 Miliar

Data sensitif yang disasar meliputi nomor pelat kendaraan bermotor, nomor sertifikat kepemilikan tanah, nomor rekening perbankan, hingga berkas nomor akta jual beli jika dokumen tersebut tersedia.

Editor : Ahmad Antoni