Perkuat Pemahaman Pajak, Kanwil DJP Jateng I Bangun Sinergi dengan Media
SEMARANG, iNewsSemarang.id – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I menggelar kegiatan Srawung Bareng PMK-71 Tahun 2026 di Aula Lantai 7 Gedung Keuangan Negara II Semarang, Selasa (17/11).
Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi dan penguatan sinergi DJP dengan insan media sebagai mitra penyebarluasan informasi perpajakan. Kegiatan yang dihadiri perwakilan media massa di wilayah Jawa Tengah ini juga memberikan pembekalan mengenai perkembangan regulasi perpajakan.
Dengan pemahaman yang baik, media diharapkan dapat menyampaikan informasi perpajakan secara akurat dan mudah dipahami masyarakat. Materi yang dibahas antara lain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan serta PMK Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak.
PMK Nomor 44 Tahun 2026 mengatur pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak, yaitu konsultan pajak, suami atau istri, keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kedua, serta pihak lain yang memenuhi persyaratan.
Penunjukan dilakukan melalui Surat Kuasa Khusus, baik elektronik maupun tertulis. Konsultan pajak dan pihak lain harus memenuhi persyaratan kompetensi yang dibuktikan dengan izin konsultan pajak atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang masih berlaku. Sementara itu, PMK Nomor 55 Tahun 2026 mengatur profesionalisme konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak.
Ketentuannya mencakup klasifikasi izin konsultan pajak tingkat A, B, dan C sesuai cakupan layanan, pengembangan kompetensi berkelanjutan, keanggotaan asosiasi profesi, serta pembinaan dan pengawasan. Kedua regulasi ini diharapkan meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas layanan perpajakan.
Untuk memberikan perspektif praktis, kegiatan ini menghadirkan Ketua IKPI Pengurus Daerah Jawa Tengah, M. S. Umbaran. Ia berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan profesi konsultan pajak, pendampingan wajib pajak, serta pentingnya profesionalisme dan integritas dalam memberikan layanan.
Sesi ini diharapkan menambah wawasan media mengenai peran konsultan pajak dalam membantu pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan masyarakat. Kanwil DJP Jawa Tengah I juga memberikan sosialisasi tentang Program Pengurangan Sanksi Administratif berdasarkan PMK Nomor 71 Tahun 2026.
Materi disampaikan oleh Fungsional Penyuluh Pajak agar media dapat menyebarluaskan informasi mengenai fasilitas tersebut kepada wajib pajak. PMK Nomor 71 Tahun 2026 mengubah PMK Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan. Kebijakan ini memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, termasuk denda administratif PBB, dengan persyaratan dan periode pemenuhan kewajiban yang berbeda sesuai kondisi basis data perpajakan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan.
Untuk penyampaian secara sukarela SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 dan sebelumnya serta SPT Masa sampai dengan Masa Pajak September 2026 yang berstatus kurang bayar, pengurangan sanksi dapat mencapai 100% jika kewajiban diselesaikan pada 8 Oktober–31 Desember 2026. Pengurangannya menjadi 50% pada 1 Januari–31 Maret 2027 dan 25% pada 1 April–30 Juni 2027.
Skema untuk jenis sanksi lainnya mengikuti persyaratan dalam PMK tersebut. Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Arif Yanuar mengatakan, bahwa media merupakan mitra strategis DJP sekaligus jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, komunikasi dan pemahaman yang baik mengenai kebijakan perpajakan perlu terus dibangun.
“Melalui Srawung Bareng ini, kami berharap rekan media memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan dan program DJP, sekaligus wawasan praktis dari para narasumber. Kami berharap sinergi ini membantu penyampaian informasi perpajakan yang tepat, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat,” ungkap Arif.
Kanwil DJP Jawa Tengah I mengajak insan media melanjutkan kolaborasi dalam menyebarluaskan informasi perpajakan yang edukatif dan konstruktif. Sinergi ini diharapkan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan masyarakat serta mendukung penerimaan negara.
Editor: Ahmad Antoni