Dia menjelaskan, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik harus diterapkan oleh seluruh pejabat, mulai dari penggunaan kewenangan, pengelolaan anggaran, hingga pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
Seluruh proses pemerintahan, katanya, harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Ia berharap semua pejabat di level apapun betul-betul menerapkan hal tersebut.
Pasca terjadinya OTT KPK tersebut, Luthfi akan memerintah tim turun ke Pemkab Sukoharjo untuk melakukan pendampingan sehingga pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya.
"Siapapun pemimpinnya yang kena masalah, pelayanan pemerintahan dan publik tidak boleh terganggu. Kita akan backup untuk berjalannya pemerintahan di Sukoharjo. Nanti akan kita tunjuk Plt (Pelaksana Tugas) kalau sudah ada kekuatan hukum tetap," jelasnya.
Sebagai informasi, KPK melakukan OTT di Kabupaten Sukoharjo pada Kamis malam, 9 Juli 2026. Ada beberapa orang yang dibawa untuk dilakukan pemeriksaan, salah satunya adalah Bupati Sukoharjo Etik Suryan
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait
