"Yang harus kita jaga adalah industri yang legal. Mereka membayar pajak, membayar cukai, dan memberikan pekerjaan kepada masyarakat. Musuh utamanya adalah rokok ilegal," tegasnya.
Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat pemberantasan rokok ilegal, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diselundupkan dari luar negeri.
Namun, bagi pelaku usaha yang ingin menjalankan industri rokok secara resmi, pemerintah juga perlu memberikan ruang selama memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
Terkait kebijakan cukai, Hekal menilai kenaikan tarif yang dilakukan secara terus-menerus pada masa lalu justru memicu meningkatnya peredaran rokok ilegal. Menurutnya, harga rokok legal yang semakin mahal membuat sebagian konsumen beralih ke produk ilegal yang dijual dengan harga lebih murah.
"Kalau cukainya terlalu tinggi, orang mencari alternatif yang lebih murah. Di situlah rokok ilegal mendapat ruang. Karena itu kita harus mencari formula yang tepat, di mana semua pelaku usaha membayar cukai dengan benar, tetapi tarifnya juga tidak sampai mendorong munculnya praktik penghindaran cukai," jelasnya.
Hekal menambahkan, seluruh masukan dari pelaku industri akan menjadi bahan pertimbangan Komisi XI DPR RI dalam membahas berbagai kebijakan fiskal di sektor hasil tembakau, termasuk wacana pengaturan lapisan tarif (layering) cukai yang saat ini sedang dibahas pemerintah.
Tujuannya, agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, keberlangsungan industri legal, dan perlindungan terhadap tenaga kerja.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait
