SEMARANG, iNewsSemarang.id - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak menekankan bahwa integritas menjadi kunci utama dalam mencegah berbagai bentuk penyimpangan. Integritas harus tercermin dalam pikiran, perkataan, dan tindakan setiap penyelenggara negara.
“Kata kuncinya ada pada integritas. Apa yang ada dalam pikiran kita diharapkan merupakan pikiran yang baik, sesuai dengan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Johanis dalam Rakor Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah di Semarang, Kamis (20/8/2026).
Dia berharap anggaran pemerintah daerah, baik yang dikelola eksekutif maupun legislatif, benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara, Kepala BPKP Setya Nugraha mendorong penguatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Inspektorat harus mampu menjadi mata dan telinga kepala daerah sekaligus memberikan peringatan dini terhadap risiko dalam pelaksanaan program.“APIP harus benar-benar mampu memberikan early warning dan mencegah korupsi,” tegasnya.
Ia menekankan, pengawasan tidak cukup hanya mengejar skor dan kelengkapan dokumen, tetapi harus menggambarkan kondisi tata kelola yang sebenarnya. Perencanaan juga harus berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat, bukan hanya jumlah rapat, dokumen, maupun besarnya serapan anggaran.
Gubernur Jateng Perkuat Integritas Seluruh Jajaran Pemda
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya memperkuat integritas seluruh jajaran pemerintah daerah di wilayahnya. Langkah tersebut menjadi fondasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait
