Khawatir Masyarakat Abai Soal Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Tak Buru-buru Cabut PPKM

JAKARTA, iNewsSemarang.id - Dirjen WHO telah menyatakan jika ujung status pandemi sudah mulai terlihat. Namun bukan berarti ini menjadi peluang pemerintah untuk buru-buru mencabut aturan PPKM dan masyarakat boleh abai dengan penularan Covid-19.

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman memberikan saran untuk pemerintah agar tak tergesa-gesa mencabut status PPKM di Indonesia namun sebaiknya cukup menurunkannya ke level terendah terlebih dahulu.

"Sebetulnya bisa saja dicabut, itu kan kewenangan ada di pemerintah, tapi dampaknya bisa merugikan ketika akhirnya sebagian masyarakat semakin abai, sektor-sektor, stakeholder semakin merasa pandemi itu sudah berakhir, itu yang dikhwatirkan para ahli," ujarnya, Sabtu (24/9/2022).

Berdasarkan pernyataan Dirjen WHO, dia mengatakan jangan sampai semua orang sudah merasa menang serta selesai melawan pandemi Covid-19 ketika belum benar-benar mencapai akhir. Padahal, semua virus, khususnya virus Covid-19 tak terpengaruh dengan berbagai klaim seperti itu dan itu bisa mengubah situasi ke depannya.

"PPKM ini selain terbukti efektif dan bermanfaat, bukan hanya di Indonesia, tapi di banyak negara dan beragam pandemi, khususnya flu," tuturnya.

Dia menilai PPKM merupakan modifikasi dari Public Health Intervention yang melibatkan komunitas untuk melakukan pembatasan serta antisipasi pencegahan wabah. Baik itu isolsi, karantina, 3T, 5M hingga vaksinasi. PPKM bisa diartikan sebagai payung dari kebijakan.

Dicky menerangkan progres pengendalian pandemi Covid-19 ini memang sudah semakin baik hingga Dirjen WHO menyatakan ujung status pandemi sudah mulai terlihat. Pernyataan itu tak lepas dari masukan Komite Independen yang berisi dari berbagai ahli di seluruh negara dan dunia.

"Atas masukan perkembangan itu kita bisa melihat situasi global-nasional jauh lebih baik. Tapi kalau bicara PPKM, dia erat kaitannya dengan status kedaruratan itu sendiri. PPKM itu penting dan saya tetap menyarankan PPKM tetap dipertahankan, tentu dengan level minimal," pungkasnya.

Editor : Maulana Salman