Hadapi Pemilu 2024, Kejati Jateng Ingatkan ASN, Kades dan Perangkatnya Netral

Sementara itu, Ketua Umum Forwaka Provinsi Jawa Tengah, Henry Pelupessy, melalui Sekjend Forwaka Jateng, Dr (Hc). Joko Susanto, menyambut baik adanya anjuran netralitas ASN dan kepala desa.  

Pihaknya menyampaikan, guna melakukan pencegahan adanya ASN yang tidak Netral, para pimpinan lembaga dalam berbagai kesempatan baik formal maupun non formal harus rutin mengingatkan para bawahannya agar berlaku adil, berpikiran profesional dan non partisan dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan sikap demikian netralitas ASN tetap terjaga.

Baca Juga

Keluarga Korban Kasus Koperasi Artha Megah Minta Pergantian Hakim Majelis, Ini Alasannya

Apalagi, lanjut Joko, menjelang hari pemungutan suara pemilu serentak 2024, pengawasan dan penegakan disiplin PNS atas pelanggaran netralitas juga perlu lebih ketat dan diusahakan memberikan efek jera bagi PNS yang melakukan pelanggaran. Disiplin hukum yang paling berat atas pelanggaran netralitas perlu dipertimbangkan.

"Peran atasan langsung dalam penerapan sanksi pelanggaran netralitas juga perlu diperkuat, tidak hanya ancaman pemberian hukuman disiplin jika tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahannya yang melanggar, namun peran preventif dan pengawasan penerapan netralitas terhadap bawahannya," tandasnya.

Dijelaskannya, berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 2 huruf f tentang ASN dengan jelas tertera, asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku kebijakan penyelenggaraan, manajemen ASN salah satunya berdasarkan asas netralitas. 

Baca Juga

Tim Tabur Tangkap Buron Korupsi Pengadaan Rumah Karyawan Bandara YIA, Ini Tampangnya

Apalagi dalam pasal 280 ayat (2) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain ASN, pimpinan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi sampai perangkat desa dan kelurahan dilarang diikutsertakan dalam kegiatan kampanye. Sedangkan apabila pihak-pihak tersebut tetap ikutsertakan dalam kampanye, maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda.

"Sanksi tersebut tertuang, dalam Pasal 494 UU 7 tahun 2017 yang menyebutkan, setiap ASN, anggota TNI dan Polri, kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang terlibat sebagai pelaksana atau tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3 ) dapat dikenakan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta," ujar Joko, yang juga mantan Pendiri Liga Mahasiswa Nasdem Jateng, tersebut.

Editor : Maulana Salman