Gubernur Jateng Minta Bupati Pati Kaji Ulang Kenaikan PBB 250 Persen: Jangan Bebani Masyarakat!

Dengan komunikasi itu, maka pemerintah kabupaten akan mendapatkan masukan yang komprehensif. Akhirnya, keputusan yang diambil akan menjadi win-win solution dan bermanfaat bagi pemerintah daerah maupun warganya.

"Buka ruang-ruang publik dan lakukan sosialisasi. Tangkap aspirasi publik. Sehingga pembangunan wilayah kedepanya bisa berkesinambungan," ujarnya.

Menurutnya, jika aturan yang saat ini memberatkan masyarakat, maka bisa direvisi. Revisi pun harus segera dilakukan agar tak membuat masyarakat was-was. 

"Lakukan sosialiasi dengan tepat, agar bisa dipahami masyarakat. Prinsip, kebijakan yang diambil tidak boleh membebani masyatakat," ujarnya.

Respons Ahmad Luthfi ini buntut dari gaduhnya kebijakan kenaikan PBB di Pati. Warga merasa keberatan dan berencana melakukan demonstrasi pada 13 Agustus 2025. Jelang aksi demonstrasi, kericuhan sempat terjadi karena Pemkab Pati menertibkan donasi yang akan digunakan untuk aksi tersebut.
 

Editor : Ahmad Antoni